oleh

Rapat Paripurna DPRD Maluku Guna Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2020.

Suarapaparisa.com, Rapat Paripurna DPRD provinsi Maluku guna penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Maluku, berlangsung diruang utama DPRD provinsi Maluku, Jumat 4 Juni 2021.

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Pansus Benhur Watubun, SE membacakan hasil fungsi pengawasan DPRD terhadap LKPJ Gubernur Maluku, yang dituangkan dalam dokumen LKPJ gubernur Maluku tahun 2020, yang telah dibahas secara mendalam oleh DPRD dapat dipahami terdapat beberapa substansi yang menjadi pehatian DPRD Maluku, untuk kemudian direkomendasikan kepada Pemerintah daerah.

Dengan begitu secara umum, DPRD Maluku menilai LKPJ gubernur Maluku tahun 2020 cukup baik, namun ada beberapa proyeksi yang perlu penyempurnaan, dimasa yang akan datang.

Untuk itu, DPRD merekomendasikan kepada Gubernur Maluku, A. dalam kegiatan APBD tahun 2020 perlu merelokasikan prioritas anggaran didaerah yang  memberikan kontribusi tertinggi. B. Proses perencanaan pembangunan, harus terintegrasi antara provinsi dan kabupaten kota terutama yang memiliki angka kemiskinan tertinggi. C Kebijakan anggaran,harus mengarah pada program-program, pemberdayaan masyarakat yang merupakan instrumen, untuk menurunkan angka kemiskinan diprovinsi Maluku. D. DPRD provinsi Maluku meminta pemerintah daerah, untak melakukan hal yang strategis serta mendorong percepatan, investasi di-Maluku.

Selain itu juga, DPRD merekomendasikan kepaga gubrnur Maluku agar lebih memaksimalkan kinerja pimpinan OPD, sehingga target SHU dapat tercapai sesuai dengan indikator dalam LPJMD provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Terhadap capaian kinerja, indikator kegiatan dan pelaksanaan, DPRD menilai, keseluruhan OPD baik yang terkait dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pemerintahan, umumnya tidak mencapai target.

Terkait dengan itu DPRD merekomendasikan, hal-hal, Gubernur Maluku agar lebih memaksimalkan,kinerja pimpinan OPD-OPD, sehingga target IKK, yang telah ditetapkan, sesuai indikator LPjMD provinsi Maluku. Setelah melakukan kajian, penelitian dan telaah, terhadapap pelaksanaan LKPJ tahun 2020, disertai beberapa rekomendasi,yang telah disampaikan dalam dokumen, dimana dokumen ini merupakan evaluasi, masukan dan catatan penting

Atas kinerja Gunernur Maluku, selama 1 tahun. Kemudian beberapa rekomendasi memiliki nilai strategis, dalam meningkatkan kinerja birokrasi, serta memiliki kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan begitu pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam melaksanakan, rekomendasi tersbut agar pelaksanaan, pemerintahan kedepan menjadi lebih baik. “tutup Benhur. (L2B)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed