oleh

DPRD Aru Laksanakan Paripurna Pembahasan KUA/ PPAS APBD Perubahan Tahun 2021

Dobo, Kepulauan Aru,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulau Aru telah melaksanakan rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA/ PPAS) APBD Perubahan Kabupaten kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021, bertempat di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Jln. Pemda I, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (20/09/2021).

Hadir dalam sidang Paripurna tersebut, Bupati Kepulauan Aru dr.Johan Gonga, Sekda Kabupaten Kepulauan Aru Drs. Mohamad Djumpa, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Udin Belsigaway, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Sugeng Kundarwanto, SH, Danlanal Aru di wakili Pasintel Lanal Aru Kapten Marinir M. Edy Santoso, Kajari Kepulauan Aru di Wakili Kasintel Manatje Situmorang, SH, Danramil 1503-03/Dobo Kapten Inf. Bakti Renhoat, Para anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan Pimpinan OPD pada lingkup Pemda Aru.

Bupati Kepulauan Aru dr. Johan Gonga dalam sambutannya mengatakan, rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA/PPKS APBD perubahan Tahun Anggaran 2021 merupakan tahapan dan mekanisme untuk pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dikatakan, APBD perubahan Tahun Anggaran 2021berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 6 bulan pertama atau semester pertama tahun anggaran berjalan dan prognosis pada 6 bulan terakhir atau semester kedua, ini merupakan pijakan bagi pemerintah daerah untuk memastikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dan yang sudah dilaksanakan, yang perlu dan akan mengalami perubahan sesuai kebutuhan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru.

“Selain itu kita juga fokus pada kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid 19 dengan selalu memperhatikan dan menyesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan kebijakan penanganan dan pencegahan Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi bangsa,” ujar Bupati Gonga.

Gonga berharap pembahasan APBD perubahan tahun 2021 dapat dibahas secara baik bersama DPRD agar melahirkan hasil yang baik pulah bagi pengelolaan APBD Aru di semester kedua ini.

“Lewat paripurna yang terhormat ini, kepada tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh pimpinan OPB agar memperhatikan jadwal pembahasan yang akan ditetapkan dalam agenda, sehingga pembahasan dapat berjalan sebagaimana waktu yang kita harapkan,” pintahnya.

Disadari sunggu, lanjut Gonga, bahwa waktu yang dimiliki saat ini cukup terbatas, namun dengan kapasitas yang ada, diyakini pembahasan APBD perubahan Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik, guna ditetapkan menjadi Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Bupati dua periode ini mengaku bahwa, permasalahan-permasalahan Pembangunan Daerah yang dirasakan belum optimal kalau diukur dari beberapa indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Daerah, seperti Bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan Bidang Pembangunan lainnya, pendapatan dan pengelolaannya harus dirumuskan dan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam mendukung penerimaan dan pembiayaan daerah termasuk pengelolaan dana.

“Perimbangan semaksimal mungkin sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan,” sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada belanja daerah, dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang diprioritaskan untuk urusan wajib.

Selain itu, terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal tetap berpedoman pada standar teknis satuan harga regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Arah kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2021, lanjut Gonga, disusun berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada pencapaian

hasil dari input yang direncanakan dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan.

Diantaranya, pada peningkatan prioritas pembangunan perikanan dan kelautan, pembangunan pertanian, kehutanan dan peternakan, pembangunan industri perdagangan dan koperasi pariwisata dan budaya, pembangunan perhubungan infrastruktur dan pemukiman, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, agama, pembangunan sosial, pembangunan hukum dan HAM, pembangunan bidang perempuan dan anak, serta bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

“Semua bidang tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang optimal, mendukung pengembangan dan daya saing di wilayah, peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan produktivitas serta revitalisasi infrastruktur pendukung pemerintah,” tutup Gonga.(Nus.M)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed