oleh

Solidaritas Masyarakat Aru Unjuk Rasa di Kantor DPRD Tuntut Hak Adat Marfenfen Dikembalikan

Dobo, Kepulauan Aru,- Kurang lebih sekitar 50 orang masyarakat Aru yang tergabung dalam solidaritas pemuda dan masyarakat peduli tanah adat Jar Juir (Tanah Adat Orang Aru), mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru melakukan unjuk rasa menuntut hak atas tanah adat di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru dikembalikan dari tangan TNI AL kepada masyarakat adat setempat, Senin (20/09/2021).

Aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru ini dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Saudara Frengky Tiljuir dan Saudara Marco Karelau.

Adapun tuntutan massa aksi antara lain : pertama; Mendesak Bupati Kepulauan Aru untuk segera mengeluarkan SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat aru Ursia-Urlima.

Kedua; Mendesak Bupati Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk segera menetapkan Peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan adat aru ursia -urlima.

Ketiga; Mendesak Bupati Kepulauan Aru dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk segera berkordinasi dengan Gubernur Maluku dan Badan Pertanahan Nasional untuk meninjau Kembali Surat Keputusan Gubernur Maluku nomor 191.1/SK/59/92 tertanggal 22 Januari 1992 dan Sertifikat Hak Pakai nomor 01/Marafenfen tanggal 13 Febuari 1992 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Keempat; Mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk segera mengeluarkan Keputusan Politik tentang Pengakuan desa Marafenfen sebagai Komunitas masyarakat adat.

DPRD akhirnya menemui para pengunjuk rasa dan memintah mereka masuk di dalam ruangan rapat Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk ada dalam audiens bersama.

Pada kesempatan itu Ketua DPRD Udin Belsigaway menyambut baik kehadiran masyarakat adat di gedung rakyat itu, dan memintah mereka untuk menberikan waktu bagi DPRD selaku wakil rakyat ada dalam rapat internal untuk membahas hal tersebut barulah akan diambil satu keputusan politik untuk menyikapi permasalahan ini.

Perlu diketahui bahwa kasus sengketa lahan Lanudal TNI AL di atas tanah adat Desa Marfenfen sudah sejak lama dipermasalahkan dan saling mengkleim hak kepemilikannya antara masyarakat adat Marfenfen dengan TNI AL, dan?saat ini sudah beberapa kali disidangkan di Pengadilan Negeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal ini bahkan sudah bukan merupakan masalah masyarakat adat di Desa Marfenfen saja, tetapi sudah melibatkan masyarakat adat Aru secara menyeluruh. Terlihat pada saat setip kali sindang perkara ini berlangsung, masyarakat adat Aru memenuhi halaman Kantor Pengadilan Negeri Dobo dengan membawakan simbol-simbol adat, seperti kora-kora, tambaroro dan menggunakan busana adat Aru dengan kain berang terikan di kepala sebagai simbol perang melawan sebuah ketidakadilan.(Nus.M)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed