Suarapaparisa.com, Dobo, Kepulauan Aru,- Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Maluku dan Tipikor Polda Maluku akhirnya memeriksa sejumlah saksi terkait kasus mangkraknya Proyek Pembangunan Kantor Baru Dinas PKP Aru selama kurang lebih 4 tahun.
Saksi-saksi yang diperiksa termasuk di dalamnya Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman (PKP) Kabupaten Kepulauan Aru, Umar Rully Londjo dan Sekda Aru Drs. Mohamad Djumpa, M.Si.
Salah satu sumber di Polres Kepulauan Aru yang enggan namanya dikorankan, membenarkan hal tersebut bahwa Sekda Aru juga sudah diperiksa atas kasus tersebut, namun Beliau di periksa hanya dalam konteks perencanaan awal, karena pada saat itu Sekda masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru.
“Terkait kasus ini sudah belasan orang diperiksa oleh BPK RI maupun Tipikor Polda Maluku diantaranya, Sekda Aru, Kadis, PPK, Kontraktor Pelaksana dan lainnya,” ungkap Sumber, sebagaimana dilansir dari TribunAru.com, Rabu (19/10/2022).
Umar, sapaan akrab sang Kadis, diperiksa lantaran dana proyek tersebut diketahui telah dicairkan sebanyak 80 Persen, sementara fisik ril pekerjaan di lapangan baru mencapai 54 Persen, sehingga diperkirakan ada kelebihan bayar ke Kontraktor sebesar 26 Persen.
Selain itu, informasi yang dihimpun, berdasarkan hasil pemeriksaan kontruksi bangunan oleh ahli dari Politeknik Negeri Ambon, kondisi bangunan sudah tidak bisa di lanjutkan lagi. Pasalnya, pada lantai satu bagian belakang, kondisi kolom tiang tidak kuat karena telah mengalami keretakan yang cukup serius, sehingga tidak bisa dilanjutkan dengan kondisi kontruksi bangunan yang ada.
Perlu diketahui, pembangunan Gedung atau Kantor Baru Dinas PKP Kabupaten Kepulauan Aru ini, menelan anggaran sebesar Rp. 1.933.300.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Kontrak 01/PKP/SP-PK-DAU/2018.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kadis PKP Aru Umar Lonjo, belum sempat dikonfirmasi, karena beberapa kali Wartawan mendatangi Kantor PKP, sang Kadis tidak berada di tempat.(**)
Komentar