MBD. SP, Com. Salah satu angotta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten maluku barat daya YESRI LOLOPALY, yang juga sebagai ketua fraksi partai Demokrat MBD, Turun ke lokasi tempat karangtina untuk meninjau langsung pasien reaktif.
Hal ini di sampaikan Lolopaly saat di wanwancarai oleh awak media di lokasi karantina (MESS PEMDA). Sabtu (22/8) setelah kami berkunjung di tempat yang merupakan tempat penepatan pasien reaktif dan dari hasil wawancara kami dengan salah satu pasien reaktif, ternyata ada sebuah kekesalan dan kekecewaan yang di sampaikan oleh pasien terswbut, dan juga ada kesalahan prosudur yang menyatakan bahwa ada seseorang yang reaktif berarti ada pelayanan yang intensif.
Namun kekesalan lolopaly bahwa ini adalah sebuah kejahatan keji dan sebuah perlakuan yang tidak punya prikemanusiwan dan prikeadilan, dan itu adalah hak dasar dari manusia yang tidak boleh di rampas oleh siapapun, maka itu semua orang wajib mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi sesungunya yang kita liat hari ini perlakuan yang di buat pada sudara kami, itu perlakuan kemanusia yang sangat-sangat terancam.tegas lolopaly
Terkait dengan kondisi pasien yang sehubugan dengan dinas kesehatan dan dari sisi kelembagaan tentu ada pada peraturan tata tertip (tatip) dan adapun kode etik DPRD, sebagai angotta DPRD kab.maluku barat daya yang bukan kapasitasnya sebagai ketua DPRD ,maupun pimpinan komisi, tetapi sebagai ketua fraksi demokrat yang merupakan hak politik akan menyampainkan ini kepada lembaga, sehinga dalam waktu yang dekat, secara kelembagaan legislatif DPRD harus mengundang pemerintah daerah baik gugus tugas maupun dinas kesehatan untuk bersama-sama membicarakan soal persoalan ini, “tegas lolopaly.
Untuk masalah piskologi dari hasil wawancara kami bisa saja yang bersangkutan tidak bisa mati dwngan corona covid 19 tetapi bisa mati karena pikiran dan terbeban dengan kondisi penanganan medis dan gugus rugas jauh dari ap yang di harapkan, sehinga saya yakin aunguh bahwa, kalau sistem penanganan ini harus berlarut-larut maka yang bersanglutan akan mati, tetapi bukan corona tapi mati karena pikiran.
Selain itu saya sebagai Angotta DPRD dan wakil rakyat untuk pelayanan gugus tugas kami melihat ada sebuah tanda tanya, ending dari seseorang yang di nyatakan raktif tentunya dia akan berunjung akibat kepada angaran jadi, pemerintah daerah dan gugus tugas harus fer atau terbuka jangan kita menciptakan sebuah bencana yang seolah-olah bahwa itu bencana yang sesungunya, dan harus bencana-bencana yang sesungunya, sehinga dalam proses penanganan yang sesunguhnya sehinga proses penamganan yang serius, jelas dan tepat sehinga jangan menimbulkan multitaspir masyarakat awam bahwa ini adalah sebuah skenario yang sengaja dibuat sehinga bageman ending dari sebuah konpiratis ini akan berdamak pada uang rakyat karena itu mebebankan APBD.
Lolopaly berharap agar kejadian ini ada kepastian hukum dan kejelasan ke pada masyarakat MBD terhadap pandemi covid 19 ini dan jangan sampai mengangu sektor ekonomi Dan sektor pendidikan karena seluru wilaya maluku barat daya di perketan karena ada yang reaktif dan suka tidak suka kita harus transaransi bahwa kalau memang benar ini ada yang reaktif harus di serbaluaskan informasi ini kepada masyarakat tetapi sepanjang ini kami juga sebagai wakil rakyat tidak pernah di beritahukan kalau sudah ada pasien yang reaktif.
Dalam hal ini juga organisasi masyarakat (Ormas) sahabat polisi bidang politik dan pengawasan kebijakan pemerintah Hermanus O. Lekpera mengangkat bicara terkait dengan salah satu pasien reaktif bahwa kami sangat menyesal dengan tindakan gustu MBD.
Gedung ini bukan gedung yang kecil tetapi ini gedung raksasa yang di huni oleh seseorang yang dikatakan kena reaktif corona, sebagaimana di jelaskan oleh angotta dewan Komisi B Ketua Fraksi Demokrat bahwa pemerintah daerah tidak serius menangani kasus yang berada di MBD terutama covid 19.
Namun kami, organisasi sahabat polisi mengutuk keras atas tindakan pemerintah daerah terutama gugus tugas yang menangani persoalan covid 19 ini, justru itu kami organisasi sahabat polisi berharap agar penyambung lidah ke pemerintah daerah dan sesegera bisa mungkin memintah pertangung jawab dari pemerintah daerah untuk secepat mungkin bertangungjawaban untuk melayani salah satu pasien yang sementara karantina di mess pemda. (AW)
Komentar