SP.COM, DOBO, KEPULAUAN ARU — Kebijakan larangan mobil penumpang (angkot) memasuki kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada jam kerja menuai protes dari sopir angkot, pegawai kantoran, hingga warga kompleks belakang Kantor Bupati. Kebijakan sementara itu diterapkan Dinas Perhubungan setelah adanya perintah lisan Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel.
Berdasarkan pantauan wartawan Selasa (10/11/2026), sempat terjadi ketegangan di halte samping Kantor Bupati. Petugas Dishub menghentikan angkot, meminta sopir menurunkan penumpang lalu berputar kembali ke jalur umum. Seorang sopir yang enggan disebut namanya tampak emosi dan memprotes kebijakan yang dianggap tiba‑tiba tanpa sosialisasi terlebih dahulu.
“Kamong terapkan aturan model apa lagi ini, kalau mau jalankan aturan seperti ini kenapa tidak sosialisasi lebih awal supaya katong (kami) tahu, jangan tiba‑tiba seperti ini,” ucap sopir itu dengan nada tinggi. Beruntung petugas tetap bersikap tenang sehingga tidak terjadi keributan yang lebih besar.
Keluhan serupa datang dari para pegawai Pemda. Mereka harus turun di titik‑titik yang dijaga petugas, lalu melanjutkan perjalanan ke kantor dengan ojek atau jalan kaki. Pegawai mengkhawatirkan keamanan perjalanan terutama jarak yang cukup jauh dari titik turun ke lokasi kantor masing‑masing.
“Katong juga korban lai, terpaksa katong harus turun dan naik ojek lagi ke kantor, kalau tidak katong jalan kaki, baik bagi yang kantor dekat, tetapi bagi katong yang kantor jauh dari titik turun ya bahaya juga,” keluh salah satu pegawai yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ada 4 titik utama yang dijaga petugas, yaitu pertigaan Kantor Satpol PP, perempatan Kantor Dispenda, perempatan Halte samping Kantor Bupati dan pertigaan Depot Air Minum Wakatobi.
Warga yang tinggal di kompleks perumahan belakang Kantor Bupati juga terdampak. Mereka yang naik angkot terpaksa turun di halte samping Kantor Bupati lalu berjalan ratusan meter menuju rumah. “Katong juga setengah mati, katong terpaksa turun di depan halte baru jalan ke rumah, cukup jauh juga,” ungkap seorang warga.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Aru Benony Liesal menjelaskan alasan dikeluarkannya perintah larangan sementara itu. Ia menyebut adanya kejadian beberapa angkot melintas di depan Kantor Bupati dengan suara musik sangat keras, saling bersenggolan dan hampir terjadi tabrakan. Melihat kondisi itu, Bupati memerintahkan untuk menutup sementara akses angkot ke kawasan perkantoran.
“Jadi mobil penumpang itu lewat, suaranya volume keras‑keras, baku lambung di muka Kantor Bupati, hampir tabrakan, makanya Pak Bupati perintahkan untuk tutup dulu untuk sementara. Kami selaku bawahan hanya menjalankan perintah,” jelas Benony.
Ketika ditanya dasar hukum berupa surat perintah tertulis dari Bupati, Kadis Perhubungan mengakui perintah yang diterima pihaknya bersifat lisan melalui telepon. “Seng (tidak ada surat), cuma telepon, lisan saja,” ujarnya.
Benony juga membantah tudingan bahwa jangan sampai hal ini ada kaitannya dengan aksi protes Sopir Angkot terkait pembagian traek beberapa waktu lalu yang tidak sempat berjalan karena ada aksi protes dari Sopir Angkot di Kota Dobo. Ia menegaskan larangan tersebut murni merespons gangguan keamanan dan ketertiban di depan Kantor Bupati.
“Kalau ada anggapan kami sakit hati lalu mau balas dendam ke sopir angkot, itu tidak. Karena memang Pak Bupati melihat sendiri mobil lewat dengan suara volume besar,” tegasnya.
Hingga berita ini terbit, Dinas Perhubungan belum mengetahui batas akhir masa larangan angkot masuk kawasan perkantoran. Benony menyatakan batas waktu kebijakan sepenuhnya bergantung pada keputusan Bupati Kepulauan Aru.
“Seng tahu sampai kapan, ini semua kembali ke Pak Bupati, katong hanya menjalankan perintah,” tutup Kadis Perhubungan.(NM)
Komentar