Ambon, SP. Com. Terkait lambatnya kasus Korupsi BUMD PT KALWEDO di Kejaksaan Tinggi Maluku, maka kami Gerakan Pemuda Pemudi Maluku Barat Daya (GPP-MBD) dalam waktu dekat 6 Januari 2021 akan melakukan Demonstrasi di Jakarta bertempat di depan Kantor Kejaksaan Agung RI dan kami akan menggandeng berapa Ormas yang ada di Jakarta,”kata Hein Lehwurliana Pengurus GPP-MBD Bidang Hukum dan HAM dalam rilisnya yang diterima Suarapaparisa.com. Sabtu (19/12)
Lanjutnya, Kita sama-sama turun di jalan, kami kecewa atas kinerja Kejaksaan Tinggi Maluku karena kasus ini sudah dari tanggal 14 Juni 2019 dan 24 Februari 2020 sudah masuk dalam tahap Penyidikan namun sampai saat ini kasus Korupsi ini belum juga tuntas, padahal publik sudah ketahui bawah Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sudah berganti tiga kali dan semua saksi sudah di panggil dan di mintai keterangan, namun terlapor sendiri belum di panggil dalam hal ini Bapak. Benyamin Thomas Noach,ST mantan Direktur BUMD PT KALWEDO (Bupati MBD aktif saat ini) beliau ini harus bertanggung jawab atas bangkrutnya PT KALWEDO.
Kami menduga adanya permainan besar yang sengaja untuk menutupi kasus tersebut, kami sudah bosan dengan janji-janji manis yang di sampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku berapa bulan lalu bahwa habis Pilkada ini kasus tersebut jalan dan Kejaksaan Tinggi Maluku akan memanggil Benyamin Thomas Noach, ST untuk bertanggung jawab atas bangkrutnya BUMD PT KALWEDO, Dana Penyertaan Modal 10 Miliar, Dana Supsidi Pemerintah Pusat 6 miliar pertahun, pendapatan BUMD PT KALWEDO selama ini, ini yang harus di pertanggung jawabkan kepada publik,”terangnya.
Kami masyarakat MBD membutuhkan kepastian hukum yang jelas, kami membutuhkan Kapal Feri untuk bisa membantu kami dalam hal ini membawa hasil-hasil kebun kami ke Kota Ambon untuk di jual.
Untuk itu, kami GPP-MBD menghimbau kepada lapisan masyarakat MBD yang berada di Ibukota Jakarta untuk kita sama-sama ada dalam demonstrasi di maksud,”Ungkap Hein Lehwurliana Pengurus GPP-MBD Bidang Hukum dan HAM. (**)
Komentar