Ambon, SP. Com. Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN), harus dijunjung tinggi, dan seluruh kinerja pemerintahan harus tegak lurus, diatas kepentingan rakyat,tidak boleh masuk dan terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilkada yang akan berlangsung, kata Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fausan Husni, kepada wartawan diloby depan kantor DPRD Maluku, Senin 2 Nopember 2020.
Dijelaskan, Netralitas ASN memiliki dampak bukan saja terhadap Kandidat yang sedang bertarung di-Pilkada, tapi juga berdampak pada urusan pelayanan publik bisa terhambat, karena terjadi pengkotak-kotakan, hal ini terjadi dibeberapa daerah yang menggelar Pilkada.
Karenanya diharapkan sikap tegas dari pihak pemerintah yang membawahi ASN, termasuk juga pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan terutama dalam pegelaran Pilkada, karena netralitas ASN harus menjadi contoh, karena jika terjadi kasus kemudian tidak ada penegakan aturan secara tegas, maka dampaknya bukan saja terjadi terhadap kandidat yang bertarung,tapi juga terhadap aktivitas pelajanan publik,” ungkapnya.
Menurut Fausan, ada beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan bantuan. (LY)
Komentar