Bursel, SP. Com. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Produktif Kabupaten Buru Selatan dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Buru Selatan mengelar aksi demonstrasi terkait pengunaan anggaran dana covid 19 oleh Pemda Bursel yang tidak transparan dan di nilai tidak efektif dalam menggunakannya di masyarakat.
Orasi di mulai dari desa wali dan berhenti di depan kantor bupati buru selatan, dalam orasi itu GMPP dan HMI menuntut 5 poin penting di antaranya :
- Meminta kepada DPRD Kabupaten Bursel agar mengawasi kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
- Menolak rencana Pemda Bursel terkait pemotongan gaji honorer.
- Meminta kepada Pemda Bursel agar menjelaskan secara detail terkait bantuan dana mahasiswa buru selatan yang terkesan diskriminatif.
- Meminta kepada bupati buru selatan agar segera memanggil kepala dinas PMD untuk mengevaluasi seluruh kenerja kepala-kepala desa terkait anggaran penanganan dana covid 19.
- Mendesak Pemda buru selatan segera menghapus biaya rapt tes dan menjelaskan pengunaan biaya rapt tes tersebut.
Lima tuntutan aspirasi itu di sampaikan, Korlap, M, Tan, Karate, Jenlap, Ajad Solisa dan Humas, Abu bahta saat berorasi di depan Kantor Bupati Kabupaten Buru Selatan, (2/7/2020)
Dalam orasi yang bergantian itu, Abu bahta menduga ada indikasi dugaan pengunaan anggaran dana covid 19 yang menyelenisir adanya oknum yang sengaja mempergunakan kesempatan untuk kepentingan perorangan dan sekelompok orang sehingga masyarakat menjadi korban dalam kepentingan tersebut, anggaran 23 M yang di peruntukkan untuk penanganan wabah covid 19 tetapi masyarakat masih di bebankan dengan biaya rapit tes padahal buru selatan masuk zona hijau atau normal.
Kami berhak menyampaikan aspirasi masyarakat isu pendemi atau yang dikenal dengan covid 19 bahwa Pemda Bursel tidak pernah memberikan ruang kepada kami HMI dn GMPP untuk menyampaikan tuntutan angaran secara transparan ke publik ini bukti nyata bahwa Pemda selama ini bejat,”ungkap bahta saat berorasi.
Dalam aksi itu, tidak ada satu pejabat pun yang melayani suara pendemo, terlihat kantor bupati lagi sepi mereka meminta kalau tidak ada bupati, sekda, asisten atau pejabat siapapun yang harus melayani dan mendengarkan aspirasi mereka, terlihat pintu pagar kantor bupati di palang oleh sat pol PP yang sedang berjaga mengawasi jalannya aksi tersebut.
Bahkan biaya untuk rapit tes di RSUD namrole sebesar tiga ratus lima puluh ribu rupiah per orang dan untuk surat keterangan kesehatan sebesar enam puluh ribu per orang yang saat ini masi berlaku d RSUD namrole sebagai salah satu sarat untuk berpergian ke daerah lain. Padahal sesuai dengan instruksi gubernur Maluku Murat Ismail Anggaran biaya kesehatan covid 19 gratis.
Pemerintah daerah kabupaten buru selatan selama ini tidak transpansi terkait pengunaan dana wabah covid 19 yang di peruntukan bagi masyarakat yang terdampak covid untuk melayani masyarakat sehingga Pemda Bursel harus mempublikasikan anggaran covid tersebut secara efektif dan penggunaanya selama proses berjalannya wabah Corona tersebut di daerah yang di juluki Lilik lalen fedak fena itu. (BF)
Komentar