Bursel, SP,. Com. Masyarakat buru selatan masih dibebankan dengan harga pembayaran rapid tes seharga 350 ribu (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang di RSUD Namrole dan surat keterangan kesehatan dari RSUD Namrole sebesar 60 ribu rupiah per orang dalam melengkapi dokumen persyaratan untuk melakukan perjalanan ke luar daerah.
Menurut Ketua DPRD Buru Selatan Muhajir Bahta kepada SuaraPaparisa. Com diruang kerjanya. Senin (6/7) bahwa, tadi kami bersama pak Sekda Iskandar Walla, Pak DanDim, Pak Kapolres dan tim gugus tugas covid rapat bersama membahas terkait penangulangan pandemi covid di Buru selatan, kami telah melaporkan ke tim gugus tugas pusat, bahwa buru selatan di tetapkan sebagai zona hijau alias normal sehingga Bursel tidak ada lagi yang namanya ODP, PDP dan lain sebagainya harus dipertahankan oleh Pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi pasien yang terdampak positif corona.
Waktu ditanya wartawan bahwa anggaran rapid tes itu di peruntukan buat apa?. Bahta menjawab bahwa anggaran pembayaran rapid tes itu khan di belanjakan untuk kebutuhan penanganan covid dan tim medis termasuk kebutuhan dokter, Prodia, dan mentracking alat pendekteksian virus corona dan alat-alat medis kesehatan lainnya.
Lanjutnya, kami juga sudah mengusulkan ke pemerintah daerah agar biaya rapit tes di gratiskan bagi masyarakat. Namun yang kami takutkan di tengah jalan ketika terjadi gejolak bagi para pelaku perjalanan ke luar daerah lalu terkonfirmasi positif dengan orang yang terdampak virus Corona maka bisa terbawa ke daerah ini.
Olehnya bahta berharap kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokoler kesehatan dengan memakai masker jaga jarak dan cuci tangan.
Perlu juga untuk di ingat bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengambil langkah- langkah terkait pembayaran rapit tes sebesar 350 ribu untuk kebutuhan dan pelayanan tenaga medis dan kekurangan alat-alat medis lainnya.
Di Bursel kita masih mendingan dari pada daerah-daerah lain yang harga rapit tesnya 600-700 ribu salah satunya di RS GPM di kota Ambon harga rapit 500 ribu, itu waktu saya berangkat ke Jakarta, “Kata bahta.
Perlu untuk di pahami juga bahwa, pemotongan anggaran pendapatan belanja daerah tahap pertama mencapai 2, 6 M sedangkan anggaran yang ke dua sementara di proses, harus di pahami oleh masayarakat bahwa pemotongan anggaran yang kedua ini sudah bukan lagi buat dana covid tetapi namanya relokasi dan rekosen.
“Angaran sebesar 23 M di peruntukan untuk kebutuhan tim gugus tugas percepatan penanganan covid 19. dengan adanya kondisi negara mengalami krisis saat ini sehingga 100 M di potong pada DAK dan DAU sedangkan 40 M. Anggaran sebesar ini di potong pada dinas badan OPD Bupati dan pada kantor sekretariat sedangkan uangnya sudah tidak ada sehingga pemerintah daerah meresonalisasi program dan sementara di rancang pada tahun 2020. “kami sudah memberikan cacatan dan kritik kepada pemerintah daerah agar program yang tidak penting harus di tiadakan dan di pakai untuk menutup kekurangan yang ada, “ungkapnya. (BRF)
Komentar