SP.COM, DOBO, KEPULAUAN ARU — Kedatangan investor Hj. Isham ke Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka peninjauan lokasi rencana pembangunan peternakan sapi di Pulau Tarangan, Kecamatan Aru Selatan, berujung pada kekecewaan jajaran DPRD dan unsur Forkopimda. Pasalnya, peninjauan lokasi tersebut dilakukan bersama Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, tanpa melibatkan para wakil rakyat yang telah menunggu sejak pagi di Bandara Rar Gwamar Dobo.
Sebagian besar anggota DPRD Aru terpantau hadir di Bandara Rar Gwamar Dobo untuk menyambut kedatangan investor. Namun terpantau, Ketua DPRD Aru, Penina Sivana Loy, serta anggota DPRD dari Fraksi PDIP tidak ada dalam penyambutan tersebut.
Hj. Isham beserta rombongan berjumlah sekitar 20 orang tiba di Bandara Rar Gwamar Dobo pada Sabtu (01/08/2026) pukul 09.42 WIT menggunakan tiga unit pesawat, yakni Pesawat King Air 350 serta dua helikopter jenis Bell 429 GlobalRanger (PK-JBA) dan Robinson R44 (PK-JBE).
Usai mendarat, Hj. Isham dan rombongan langsung berpindah ke helikopter bersama Bupati menuju Pulau Tarangan. Ia hanya menyapa dan bersalaman sejenak dengan jajaran Forkopimda serta anggota DPRD di atas landasan bandara tanpa mampir ke ruang tunggu, lalu segera terbang meninggalkan lokasi.
Ketidaklibatan DPRD dalam peninjauan lokasi tersebut memicu kekecewaan mendalam. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Belsigawai, akhirnya angkat bicara. Menurutnya, segala bentuk investasi itu baik adanya, namun harus mengedepankan keterbukaan agar publik mengetahui maksud dan tujuannya.
“Kita hidup bernegara, oleh sebab itu investasi dalam bentuk apapun harus benar-benar terbuka ke publik supaya kita semua tahu. Apalagi posisi DPRD adalah wakil rakyat,” tegasnya.
Belsigawai menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi anggaran, pembentukan peraturan daerah, dan fungsi pengawasan.
“Oleh karena itu, kehadiran kami saat ini bukan sekadar seremonial, melainkan kami sedang menjalankan fungsi pengawasan DPRD untuk mengetahui dan melihat sejauh mana investasi ini membawa manfaat bagi rakyat,” tambahnya.
Mantan Ketua DPRD Aru itu berharap rencana investasi peternakan sapi di Pulau Tarangan ini dibahas secara tuntas dan menyeluruh, tidak setengah-setengah, agar masyarakat juga memahami sepenuhnya.
“Jangan sekadar datang menyapa lalu pergi. Harus melalui tahapan-tahapan yang kita harapkan, sehingga kami pun memahaminya. Sebagai wakil rakyat, kami juga turut bertanggung jawab atas hal tersebut,” sambungnya.
Belsigawai mengaku hingga saat ini belum ada agenda resmi pertemuan antara pihak investor dengan DPRD. Pembahasan yang telah berlangsung baru sebatas pertemuan internal antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
“Sekilas yang saya ketahui, kunjungan investor hari ini tujuannya hanya memantau lokasi. Seperti yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan lokasinya cocok untuk pembangunan peternakan sapi di Pulau Tarangan dan sekitarnya,” ujarnya.
Di sisi lain, menyikapi adanya aksi penolakan dari sejumlah aktivis terkait rencana investasi tersebut, Belsigawai menegaskan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun demikian, setiap investasi yang masuk harus transparan agar masyarakat mengetahui dengan jelas.
“Saya kira itu tidak masalah. Negara kita adalah negara demokrasi, tentunya perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun yang menjadi catatan penting: bagi investor siapapun, bukan hanya Hj. Isham, setiap investasi yang masuk ke Aru harus terbuka agar masyarakat mengetahui dengan jelas,” terangnya.
Belsigawai juga memberi sinyal tegas. Jika pihak investor tidak bersedia bertemu dan memberikan penjelasan kepada DPRD, pihaknya akan menggunakan kewenangan lembaga untuk mengawal proses investasi tersebut secara ketat.
“Kami pasti akan melakukan kajian secara matang. Masyarakat harus mengetahui bahwa kami adalah perwakilan rakyat. Kami akan menggunakan kewenangan lembaga DPRD untuk mengawal setiap proses investasi yang ada di Aru. Yang kami ketahui saat ini, kunjungan ini hanya untuk memantau lokasi dan tidak ada surat resmi yang disampaikan kepada DPRD,” pungkasnya.
Selanjutnya, jajaran DPRD mengambil sikap tegas dengan menemui tim pendamping Hj. Isham yang masih berada di terminal Bandara Rar Gwamar. Mereka meminta agar diaturkan jadwal pertemuan resmi antara DPRD dengan Hj. Isham setelah beliau dan Bupati Kepulauan Aru kembali dari peninjauan lokasi rencana peternakan sapi di Pulau Tarangan.
Sementara itu, kedatangan Hj. Isham juga memicu gelombang penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Sejak pagi, aktivis yang tergabung dalam Aliansi “SAPA” Aru memasang sejumlah spanduk bertuliskan “Menolak Kedatangan Hj. Isham” dan “Save Pulau Tarangan” di sepanjang jalan menuju bandara. Tulisan penolakan juga dicat di badan jalan depan gapura pintu masuk Bandara Rar Gwamar berbunyi “Kami tidak perlu Hj. Isham”. Penolakan ini didasari kekhawatiran akan rusaknya hutan adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, serta terancamnya situs-situs sejarah dan nilai-nilai tradisi yang ada di wilayah tersebut.(NM)
Komentar