Suarapaparisa.com, Mohon pertimbangan pemerintah.
Solusi :
1. Alokasi dana khusus untuk stabilisasi harga pangan dari distributor ke konsumen termasuk biaya transportasi antar daerah dari titik pendistribusian bahan pokok kebutuhan ekonomi. Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat bekerjasama menggunakan Jasa TOL LAUT, untuk melancarkan pendistribusian bahan pokok kebutuhan ekonomi ke berbagai Daerah di seluruh Indonesia🇲🇨 (gratiskan harga kontainer khususnya bahan pokok ekonomi/pangan dari distributor ke konsumen).
2. Sistim terpadu satu pintu melalui Kemendag dan Kemendagri untuk mengecek dan mengukur perkembangan tingkat inflasi Daerah yang terpantau setiap hari dan dipublikasikan secara transparan pada masyarakat. Pemerintah membuka Link khusus aduan bagi masyarakat untuk bekerjasama dalam upaya stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan upaya menekan laju inflasi di berbagai Daerah.
3. Subsidi harga BBM khusus Jasa Transportasi Angkutan Umun, dan penyesuaian harga di berbagai Daerah untuk mempermudah dan melancarkan pergerakan putaran ekonomi dan menekan laju inflasi di Daerah. Pemerintah Pusat melalui Kemendagri, dapat menginstruksikan Pemerintah Daerah daerah agar dapat mengawasi penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran.
4. Penyaluran bantuan BLT/Bansos (dana subsidi BBM), harus diawasi ketat oleh pihak KPK dan tim independen untuk meminimalisir dampak kerugian negara atas Korupsi dan salah sasaran. (Pengalaman Dana Bantuan Covid-19 yang salah sasaran, dijadikan bisnis dan lahan korupsi oleh pihak tertentu).
5. Cara khusus jika inflasi tak terkendali dapat dilakukan dengan kebijakan Fiskal dan Moneter. Artinya : Kebijakan operasi pasar terbuka/pasar murah setiap bulan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran APBN ±2% Pos DAU (sistim tranfer Pusat – Daerah), Diskonto, cadangan kas dan melalui dukungan moral bagi masyarakat terdampak inflasi, bisa juga dengan menaikan suku bunga untuk mengurangi aggregate, menaikan tarif pajak, menghemat pengeluaran Pemerintah, memangkas anggaran lembaga khususnya gaji pensiun DPR dan pengurangan tunjangan pimpinan Direksi BUMN yang terkesan menguras anggaran negara, pemerintah juga dapat menyatukan dan menetapkan harga maksimum barang kebutuhan ekonomi di seluruh Indonesia, namun untuk Utang Luar Negeri (ULN), tak perlu ditambah mengingat beban negara atas PDB tak balance jika pinjaman ULN dan bunga% rasio di atas 50an%.
6. Kunci utama adalah stabilitas politik dan keamanan dalam negeri akan sangat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi negara
🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨🇲🇨
Andy Sadipun Komber
Suara Anak Papua🙏🏿
Komentar