JAKARTA, SP. Com. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat untuk menjalin kemitraan dan berkolaborasi dalam penanggulangan bencana melalui perspektif hukum Islam, yang diukir lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin (8/6).
Adapun dasar hukum dari kerja sama itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Berdasarkan butir-butir yang disebutkan dalam nota kesepahaman tersebut, BNPB sebagai lembaga non kementerian yang bergerak di bidang penanggulangan bencana memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi tentang mitigasi dan penanganan bencana dari perspektif islam yang disusun bersama MUI, kepada wilayah yang rawan risiko bencana atau masyarakat korban bencana dan pemangku kepentingan.
Kemudian MUI sebagai organisasi masyarakat yang juga turut berpartisipasi terhadap pembangunan nasional memiliki kewajiban untuk menyusun fatwa dan menyiapkan para ulama atau guru islam.
Hal itu bertujuan untuk menyebarluaskan pesan mengenai materi ajaran islam, menyangkut kebencanaan di wilayah rawan risiko bencana, masyarakat korban bencana dan pemangku kepentingan yang telah disesuaikan.
Dalam sambutannya, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa penanganan bencana dibutuhkan kesadaran kolektif. Hal itu tentunya tidak hanya berlaku pada jenis bencana alam saja, namun begitu juga untuk penanganan bencana non-alam, seperti yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan dunia, yakni pandemi COVID-19.
“Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk kita bersama melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan ketangguhan kita terhadap bencana. Terutama saat ini, dimana Indonesia tidak hanya berisiko tinggi terhadap kejadian bencana alam tapi juga sedang mengalami bencana pandemi COVID-19,” kata Doni.
Menurut Doni, kesadaran kolektif tersebut dapat tercapai melalui peran serta para tokoh, termasuk tokoh agama yang selalu senantiasa memberikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk memperkuat mitigasi bencana dan penanganannya melaui berbagai kegiatan keagamaan.
“Dengan didukung oleh MUI, program kesiapsiagaan, pencegahan dan pemulihan akibat bencana yang dilakukan BNPB dapat bersama-sama dilakukan,” jelas Doni.
Melaui Nota Kesepahaman yang dijalin antara BNPB dan MUI, Doni berharap semoga hal tersebut dapat menjadi jembatan dalam upaya BNPB untuk memperkuat masyarakat lebih tangguh bencana melalui kaca mata hukum islam.
“Nota Kesepahaman antara BNPB dan Majelis Ulama Indonesia ini salah satunya diharapkan dapat menjembatani upaya dan kegiatan BNPB untuk memperkuat masyarakat menjadi lebih tangguh melalui perspektif hukum Islam,” ungkap Doni.
Di sisi lain, Doni juga mengatakan bahwa seluruh kegiatan bersama yang akan dilakukan BNPB bersama dengan MUI ini akan menjadi dukungan yang sangat penting, yang akan dimulai dengan penguatan program terkait percepatan penanggulangan COVID-19
Sehingga kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.
“Semoga kolaborasi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat terutama untuk ketangguhan masyarakat terhadap bencana,” tutur Doni.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus MUI KH. Muhyiddin Junaidi juga mengatakan bahwa para ulama sudah sangat siap dalam membantu BNPB dalam berjuang menghadapi bencana, baik alam maupun non alam, melalui fatwa dan pesan-pesan religi serta peran serta para ulama.
Dalam hal ini, dukungan perwakilan MUI di daerah juga dipastikan dapat turut serta mendampingi dan memberi dukungan rohani bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hal itu sekaligus menjadikan perwakilan atau kepanjangan MUI di daerah dapat diakui dan dihargai keberadaannya.
“Sehingga kawan-kawan provinsi merasa keberadaannya dihargai,” kata KH. Muhyiddin.
Menurut KH. Muhyiddin, para ulama tersebut sama dengan halnya prajurit garda depan dalam mengadapi ancaman bencana.
“Ulama juga siap, lebih siap. Menjaga kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara,” jelas KH. Muhyiddin.
Selanjutnya, KH. Muhyiddin berharap agar kerja sama yang terjalin antara BNPB dan MUI tidak hanya dalam mengurusi bencana saja, namun juga seterusnya hingga pascabencana. 1. Dinas Pendidikan Aceh telah melakukan polling secara online yang dibuka selama dua hari, pada 29 dan 30 Mei 2020. Polling tersebut ditujukan ke para guru, orang tua/wali murid dan siswa-siswi.
*Hasilnya dari total 26 ribu responden sebanyak 49,45% setuju sekolah dibuka kembali, 40% tidak setuju, dan selebihnya menyatakan tidak tahu.*
- kasus transmisi lokal (tertular di Bali) kini sudah mencapai 295 orang atau 50,69 persen, *melampaui kasus imported case* (tertular di luar Bali).
- Gubernur Bali Wayan Koster melihat sejumlah warga mulai tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kondisi itu membuat penyebaran virus corona (Covid-19) karena transmisi lokal di Bali terus meningkat.
*”Saya memantau kerumunan di mana-mana mulai muncul, dan tidak disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak,”* kata Koster.
- Terdapat *antrian panjang di stasiun Rangkasbitung.* Antrian calon penumpang KRL dari stasiun kereta api sampai depan lampu merah polsek Rangkasbitung.
- Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) di Banten *mempersilakan ribuan pesantren di Banten melaksanakan kegiatan belajar mengajar kembali.* Pihaknya mengingatkan pengelola pesantren mengikuti saran protokol kesehatan agar santri terlindung dari virus Corona.
- Berdasarkan pantauan jubir Tim GTPP Covid-19 Babel, Andi Budi Prayitno di lapangan, banyak masyarakat yang seakan mulai *mengabaikan situasi penyebaran pandemi Corona.* Misalnya untuk terus selalu menjaga jarak (physical distancing).
- “Minggu malam saya juga keluar keliling lewat Malioboro. Di Malioboro mereka kongko-kongko sambil duduk ya *ora nganggo masker* (tidak memakai masker),” ujar Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
- Klaster Pedagang Ikan menjadi *klaster kelima yang ada di DIY* setelah Klaster Jemaah Tabligh Sleman, Klaster Jemaah Tabligh Gunungkidul, Klaster GPIB, dan Klaster Indogrosir.
- Terlihat *antrian panjang* di sejumlah titik transportasi umum di Jakarta.
- Penumpang yang *berdiri di KRL terpantau tidak menjaga jarak*, karena marka yang disediakan tidak diindahkan.
- Di Kota Semarang *ada swalayan yang pengunjungnya positif virus corona. Tapi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi merahasiakan swalayan tersebut.* Dia mengancam menutup paksa sebuah toko swalayan itu jika tidak bersedia menutup sendiri tokonya.
- Kepala *Pasar Mangkang Suparjo*, Kota Semarang mengatakan, berdasarkan hasil *swab acak kepada 50 pedagang* pada Kamis (4/6/2020) lalu ditemukan pedagang terkonfirmasi positif corona. *”Dari hasil tes swab itu, infonya ada 8 orang yang dinyatakan positif Covid-19 dari Semarang dan Kendal.”*
- *60 persen kematian pasien positif COVID-19 di Kalimantan Selatan berasal dari klaster Gowa.*
- *2 Penumpang Pesawat Positif Covid-19, Diketahui Setelah Mendarat.*
“Mereka ini *berbekal surat rapid test yang non-reaktif* saat naik pesawat dari Jakarta. *Saat mendarat di BIM pada Rabu, mereka dites swab dan ternyata hasilnya positif*,”
- Sebanyak *24 narapidana perempuan di Lapas Kelas IIA Sungguminasar* di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dinyatakan positif virus Corona (COVID-)19. Pihak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan PCR menyebut *mereka dinyatakan positif Corona.*
- *Jenazah FN yang merupakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dilaporkan hilang* pada Sabtu (30/05/20) lalu *di pemakaman pemerintah Mejerite*, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
- Hingga hari ini, total *tenaga kesehatan (Nakes) di Gorontalo yang terpapar COVID-19 telah berjumlah 18 orang. (Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional)
Komentar