Suarapaparisa.com. Dobo, Kepulauan Aru,– Niat baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk memberikan Tunjangan Kinerja (TUKIN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah seribu pulau ini, akhirnya terpaksa harus di pending karena sebagian keuangan daerah harus dialihkan sebagai anggaran penanganan Covid-19 dan Vaksinasi, serta dikenakan pemotongan langsung dari pusat.
Hal ini diungkapkan Sekertaris Daerah (SEKDA) Kabupanten Kepulauan Aru, Drs. Mohamad Djumapa, belum lama ini, kepada sejumlah Wartawan di ruang kerjanya.
“Tukin ini karena ada pemotongan APBD, kemudian ada pengalihan anggaran untuk penanganan Covid dan pelaksanaan Vaksinasi, maka mungkin tahun ini kita belum bisa,” jelas Sekda Moh Djumpa kepada media.
Menurutnya, Tukin bukan hanya diperuntukan bagi pegawai biasa saja, namun Tukin diperuntukan juga bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Akan tetapi dengan kondisi keuangan daerah seperti ini, maka tunjangan ini belum bisa di jalankan sekarang.
Parahnya lagi, uang makan PNS sudah terlanjur di hapus dari dokumen anggaran karena rencana pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN di tahun 2021 ini.
Untuk itu, kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah saat ini adalah, akan memberikan uang makan 3 bulan kepada ASN sebagai pengganti Tukin.
kebijakan ini, kata Sekda, dilakukan karena mengingat dalam sistim SIPD mata anggaran untuk uang makan pegawai telah dihilangkan.
“Di SIMDA itu ada uang makan Pegawai, tapi di SIPD mata anggarannya tidak ada. Jadi kita baru saja alihkan uang makan Pegawai itu, supaya bisa dibayarakan,” katanya.
Meski demikian, Djumpa mengaku hal ini akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Apabila kondisi keuangan daerah sudah stabil, maka akan diperhatikan.
“Jika tidak jalan di tahun ini, mungkin saja di tahun 2022 mendatang, yang penting keuangan daerah kita sudah bisa stabil,” tandas Djumpa.
“Inikan ada pemotongan-pemotongan yang sesuai dengan perintah pemerintah pusat, trus pengalihan untuk penanganan Covid dan pelaksanaan Vaksinasi, maka dengan kondisi yang ada kita sudah mempertimbangkan untuk Tukin ini belum bisa jalan, tapi ini jadi catatan besar kita untuk nanti pada saat APBD kita sudah stabil, mudah-mudahan bisa nanti kita lihat lagi di dalam pelaksanaan anggaran ini kalau tidak bisa di tahun ini berarti di tahun 2022,” tambahnya menutup. (**)
Komentar