Suarapaparisa.com.Tiakur, Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) , Yesry Lolopaly meminta pemerinta daerah dalam hal ini Bupati maluku , Benyamin Thomas Noach agar segera membuka kran APBD untuk menyalurkan angarannya.
Pernyataan ini disampaikan Lolopaly di ruang kerjanya, kamis (25/02/2021). Menurutnya,mengamati penyelengaran pemerintahan kab. Maluku Barat Daya saat ini ada hal yang perlu di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satunya daya beli pasar yang sangat lemah.
Sebagai wakil rakya yang merupakan representasi yang mengembang amanat encintraan rakya dalam gedung yang terhormat ini dan patut memberikan koreksi ,kritik kepada pemerintah daerah karena sesunguhnya uang rakyat itu salah satunya bersumber dari APBD.
Kalau dari angaran pendapatan belanja daerah (APBD) tidak berjalan baik, maka itu akan mengangu ekonomi di maluku barat daya.hari pemerintah berdalil bahwa di lakukannya penyesuan terhadap sistem yang baru
“Menurut lolopaly” bahwa saya sebagai wakil rakyat yang juga merupakan lembaga yang mengawasi pemerintah, ini seolah-olah pemerintah daerah melakukan segel terhadap APBD dengan maksud dengan kepentingan tertentu. Karena proses tahapan dalam proses pembahasan APBD, DPRD bersama kepala daerah sudah di laksanakan pada tahun 2020 dan sampai proses evaluasi di DPRD provinsi dan juga sudah di tetapkan oleh peraturan daerah tentang APBD tahun 2021.
“Lanjut lolopaly menegaskan bahwa ” sampai saat ini sudah di pengunjung bulan ferbuari, APBD MBD belum berjalan normal, “ada apa di balik semua ini” dan jangwn sampai eksekutif akan kembali bahas ulang lagi APBD 2021,sehinga semuanya berdalil bahwa proses ini hanya di sesuaikan dengan sistem baru.
Selain itu daya pasar menurun ini juga salah satu juga akibat dari pegawai kontrak belum di aktifkan dan kalau pegawai kontrak sudah di aktifkan maka seluru kepentingan daerah ini terkususnya di bidang pendidikan dan kesehatan dan pelayanan lainnya terjawab.
Lanjut” sebagai wakil rakyat beberapa kali saya mengujungi pedagang kaki lima di pasar tiakur, mereka langsung menyapaikan keluan aspirasinya bahwa dalam satu hari pendapatan mereka cuman bisa dapat bisa dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu sementara di tahun-tahun kemarin itu pendapatan kita lumayan besar dan, itu berarti kesalahan terbesar dalam pemerintahan dan juga bersama Dewan perwakilan rakya daerah (DPRD) karena DPRD dan pemerintah derah sama sama mengusul penyelengara pemerintah.
Lolopaly juga meminta Bupati agar serius menangani masalah ini. kalau tidak ini menambah persoalan angka kemiskinan maluku barat daya dan tetap akan menjadi duri di dalam daging dan pasir di dalam mata.
Jadi jangan beralasan sistem belum jalan lalu sengaja menyegel APBD karena kepentingan tertentu belum di jawab, “tegas lolopaly.
Dirinya berharap agar bupati MBD segara menjalankan APBD karena uang rakyat ada pada APBD itu berarti bahwa proyek-proyek di desa-desa maupun di dusun-dusun jalan maka otomatis rakyat punya matrial pasti di pakai. (AW)
Komentar