SUARAPAPARISA.COM, Pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2024 bertempat di Swiss-Belhotel Ambon, pukul 9.00 WIT, Kamis (03/10)
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Maluku, Ir. Sadali IE, M.Si yang dihadiri oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Pattimura Ambon, Perwakilan KLHK, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, dan stakeholder terkait juga tiga narasumber, yakni: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Kepala BMKG Provinsi Maluku, dan Kepala BPBD Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Sadali berharap melalui rapat koordinasi yang diadakan dapat terjalin dengan baik semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan tingkat sektoral, guna mewujudkan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Maluku yang menjadi aksi nyata dalam upaya mengurangi resiko bencana kebakaran.
“Kebakaran hutan mengakibatkan beberapa dampak negatif yang luar biasa seperti kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta menimbulkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas transportasi baik darat, laut maupun udara,” jelasnya.
Ia juga menerangkan bahwa hingga saat ini masih ada ancaman kebakaran hutan dan lahan di Maluku, namun terlebih lagi saat ini dengan adanya kondisi memasuki musim kemarau, dimana banyak lahan mengalami kekeringan dan mudah terbakar, ditambah lagi dengan semakin sulitnya sumber air untuk kebutuhan pemadaman api apabila terjadi kebakaran hutan.
“Dalam rangka penanganan kebakaran hutan, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2022 tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan,” imbuhnya.
Data menunjukkan pada Tahun 2023 terjadi kebakaran hutan dengan luas tertinggi terdapat pada kawasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan luasan sebesar: 11.502,62 ha, Kabupaten Buru dengan luasan : 10.229,44 ha, Kabupaten Kepualauan Aru (KKA) : 9.396,42 ha, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) : 5.778,80 ha, Kabupaten Buru Selatan : 2.801,83 ha, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) : 2.312,22 ha, Kabupaten Maluku Tenggara : 1.896,68 ha, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) : 750,62 ha dan Kota Tual : 331.68 ha, sehingga secara komprehensih total luasan karhutla di Provinsi Maluku sebesar : 45.999,38 ha atau menempati posisi urutan 9 besar luas karhutla seluruh Indonesia tahun 2023.
Hal ini cukup menyita energi serta biaya dalam upaya pemadamannya. Karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipasi yang tepat untuk menghadapi bencana seperti itu apabila terjadi lagi. Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Maluku agar efektif, efisien, dan kolaboratif, Pemerintah Provinsi Maluku membentuk tim supervisi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2024.
Menutup sambutannya, Sadali memberikan apresiasi dan penghargaan atas terlaksananya rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia berharap dalam rapat hari ini akan melahirkan rumusan kebijakan yang strategis dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku.
“Rumusan kebijakan tersebut akan diimplementasikan di lapangan agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat kita kendalikan,” tutupnya. (Nina)
Komentar