SUARAPAPARISA.COM, Refleksi kebangsaan… Dirgahayu RI ke -79
“Elaborasi paradigma kebangsaan, sebagai solusi dasar untuk mengubah peta konflik Papua menjadi perdamaian absolut”. ASK
Stabilitas sebagai KUNCI utama dalam progres pembangunan multi aspek, demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Tanah Papua.
Papua adalah salah satu wilayah NKRI yang menjadi lumbung tambang sebagai dasar aset negara yang harus diperhatikan dan menjadi PRIORITAS utama pembangunan Nasional.
Semua program utama Pemerintah untuk Pembangunan di Papua sangat baik dan perlu mendapat apresiasi dari berbagai elemen bangsa. Namun jika boleh, ada beberapa hal mendasar yang kiranya mohon untuk dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan program kerja di Tanah Papua, antara lain :
1. Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kejaksaan, TNI, Polri dan BIN serta semua pihak terkait di Tingkat Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah baik Pemprov maupun pemda se Tanah Papua agar mengeluarkan INSTRUKSI KHUSUS maupun Perda Khusus dalam rangka pengaturan peredaran dan konsumsi Minuman Keras/beralkohol berbagai merk (MIRAS)
di Tanah Papua. Sebaiknya dibuat PERDA Khusus untuk Miras terkait legalitas izin usaha dan kemanan tempat konsumsi Miras.
Sebab situasi dan kondisi di Papua tidak akan aman selagi peredaran MIRAS meningkat untuk diperjualbelikan tanpa ada izin resmi dari pihak terkait. Malangnya semua peristiwa kekerasan yang terjadi, hampir 90% persoalan pribumi Papua dipengaruhi MIRAS. Faktor ini, menjadi kunci utama pemulihan stabilitas di Tanah Papua.
2. Pihak keamanan dalam hal ini, Polri, TNI, BIN dan Kejaksaan serta Pemerintah Daerah se Tanah Papua agar tegas mengeluarkan aturan dan kebijakan khusus untuk Membumihanguskan peredaran Togel, yang memberikan ketergantungan psikis dan menimbulkan keresahan bagi seluruh masyarakat yang mendiami Papua. Pihak terkait hendaknya menangkap para bandar judi dan memproses hukum agar ada efek jera dan masyarakat dapat menggunakan uang dengan baik, bijak dan tepat sasaran. Aparat selalu memantau agar Papua Benar- benar bersih dari MIRAS dan PERJUDIAN. Sebab seberapa besar pun dana yang dialokasikan/dikucurkan akan habis dalam sekejap ditangan bandar judi dan bandar miras selanjutnya saat evaluasi sudah pasti semua pihak akan saling mempersalahkan namun para bandar tersenyum girang.
3. Pemerintah Daerah memberikan Gaji/Insentif bagi para pemuka agama dan kepala suku setiap bulan dalam rangka membina dan menanamkan nilai Pancasila bagi rakyat asli Papua untuk tetap setia bersama NKRI.
4. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (KEMENHAN RI) bersama pihak TNI dan Polri bekerjasama untuk membuat perencanaan serta Membangun Monumen *Prasasti Merah Putih*
di setiap Kabupaten/Kota se-Tanah Papua. Tugu Prasasti Merah🇲🇨Putih sebaiknya dibangun di dataran yang agak tinggi area kota dengan ukuran tinggi Prasasti 15-20 meter dan di atas Prasasti tersebut, dipasang bendera Merah Putih ukuran besar dan beberapa TOA dengan ukuran besar. Setiap pagi pukul 6.00 setelah Adzan subuh di Masjid, wajib untuk di putar lagu Indonesia Raya, Tanah Pusaka, Indonesia Tanah Air Beta dan lagu Daerah Tanah Papua selama 30 menit. Tujuannya; untuk membangkitkan semangat NASIONALIS cinta akan persatuan bangsa dan negara serta menjaga stabilitas dalam segala aspek di Tanah Papua. Sebab dengan terus mendengungkan lagu kebangsaan dan kebangkitan nasional akan mengubah konsep berpikir rakyat Papua untuk tetap mencintai NKRI dengan semangat patriotisme demi mempertahankan keutuhan serta kedaulatan bangsa di Tanah Papua.
5. Kementerian Agama RI (KEMENAG), hendaknya menginstruksikan agar kepala daerah se-Tanah Papua untuk menjadwalkan setiap bulan mengadakan pertemuan rutin bersama Forkopimda dan perwakilan Kepala Suku serta Tokoh Agama di daerah setempat untuk tetap menjaga tali silaturahim antar UMAT beragama di Tanah Papua demi menjaga keharmonisan dalam beragama serta memberikan bantuan bagi pemuka agama dan tempat ibadah. Kemenag hendaknya mengunjungi Papua dan harus lebih dekat dengan para tokoh Agama yang ada di Papua.
6. Kementerian UMKM bersama Pemerintah Daerah dan pihak Perbankan yang ada di Tanah Papua mendata masyarakat asli Papua pelaku usaha mikro dan memberikan bantuan berupa dana stimulus sebagai tanda perhatian negara untuk menopang usaha mereka. Bantuan sebesar Rp. 5-10 Juta sesuai kebutuhan usaha masyarakat asli Papua. Tugas pemda/dinas terkait untuk selalu memdampungi usaha masyarakat agar dapat berkembang. Cara ini dapat membuka peluang usaha bagi rakyat asli Papua.
7. Kementerian PUPR bersama Kemendes dan Pemerintah Daerah bersama pihak terkait, mendata pengusaha asli Papua yang bergerak di bidang kontraktor leveransir maupun pengusaha di bidang jasa sesuai Akta Pendirian Perusahan. Setelah pendataan dan validasi data, kemudian memberikan kepercayaan untuk menangani proyek dengan penunjukan atau non online, kisaran Rp. 0-750 Jt untuk CV dan 0-2M untuk PT, dengan pertimbangan kapasitas rating perusahaan. Fokus pekerjaan pada pembangunan jalan kampung, pagar, drainase, bak penampung, puskesmas dan rehabilitasi tempat ibadah maupun kantor pemerintah kampung. Tujuannya agar pembangunan di perkampungan pedalaman Papua diserahkan kepada Orang Asli Papua, dengan program dasar *Anak Papua Membangun Kampung dan berbhakti pada nusa dan bangsa*. Program tersebut hendaknya mendapat pendampingan langsung dari Pemerintah Daerah setempat, aparat keamanan, bersama kepala suku dan tokoh agama.
8. Kementerian Sosial (KEMENSOS RI), bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mendata dan membangun rumah layak huni type 36 bagi para janda/duda Orang Asli Papua yang hidupnya sangat memprihatinkan.
9. Kementrian Hukum dan HAM bersama Kementerian Pariwisata bekerjasama dengan Pemda di Tanah Papua untuk mendata Tempat-tempat bersejarah di Tanah Papua, dan bersama Kementerian PUPR membangun/merenovasi tempat tersebut dengan nuansa Merah Putih dan dijadikan sebagai museum khusus atau aset negara untuk selalu mengingatkan rakyat Papua pada sejarah Papua pada saat perjuangan melawan penjajah dan pepera untuk menyatakan pada generasi penerus bangsa dan pada dunia Internasional bahwa Tanah Papua telah final melalui mekanisme yang sah dalam bingkai NKRI.
10. Kementerian Pariwisata hendaknya bekerjasama dengan Pemda di Tanah Papua untuk mendata berbagai potensi wisata yang ada dan mengembangkan potensi wisata di Tanah Papua.
11. Kementerian Pendidikan mendata kelengkapan sarana belajar mengajar dan bersama Pemda di Tanah Papua untuk melengkapi segala keperluan ruang belajar dengan nuansa Merah Putih serta memberikan tunjangan siswa Asli Papua dengan Kartu Pendidikan Merah Putih. KMP juga berlaku untuk para mahasiswa yang kuliah di Papua maupun di luar Papua.
12. Kementerian Kesehatan mendata dan memberikan kelengkapan alat kesehatan untuk Puskesmas maupun RSUD minimal klasifikasi B. Kemenkes juga memberikan kartu jaminan kesehatan dengan bana Kartu Kesehatan Merah Putih. Selain itu, tugas Kemenkes RI adalah bagaimana mencetak para dokter orang asli papua agar ke depan dapat memenuhi kekurangan tenaga medis di daerah2 pedalaman Tanah Papua.
13. Kementerian Pertanian bekerjasama dinas terkait di daerah untuk memberikan alat pertanian, bibit maupun pupuk bagi petani asli Papua dan topangan biaya untuk kelompok tani masyarakat asli Papua.
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerjasama dengan dinas terkait di Papua dalam pemberian bantuan berupa viber, bantuan peralatan memancing, memberikan bantuan bagan dan memberikan dana stimulus bagi para nelayan asli Papua.
15. Pihak TNI & POLRI hendaknya terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai keyakinan. Anggota TNI & POLRI yang bertugas di Papua, wajib bergaul akrab dan membaur menjadi teman bersama orang asli Papua. Untuk pimpinan TNI & Polri, wajib menunjukan rasa suka dan duka yakni dengan mengirim ucapan selamat atas momen kedukaan dan syukuran serta mengutus para anggota untuk terlibat bersama rakyat Papua dalam setiap momen. Jika hal kecil ini benar dilaksanakan, maka jangan diragukan lagi rakyat Papua akan lebih setia untuk menjaga kedaulatan bangsa. Gunakanlah senjata dengan peluru cinta dan kasih sayang akan sesama maka, tanpa diminta pun rakyat akan berdiri bersama panah, tombak dan bambu runcing dibelakang TNI & POLRI.
Terkadang Negara memikirkan untuk menyatukan pemahaman rakyat Papua dengan berbagai hal yang besar namun sejati nya rakyat Papua sejatinya berpikir sederhana soal diri dan kehidupan di atas tanah leluhurnya.
#kontra konsep
Acuan dasar Konsep realisasi program Nawacita Pemerintah yang berbasis kearifan budaya lokal. Konsep ini merupakan khabar gembira yang sedang ditunggu-tunggu rakyat pribumi di Tanah Papua.
Mohon pertimbangan : Badan Perencanaan Pembangunan Papua, (Wapres) dapat menginstruksikan langsung kepada Kementerian PUPR bersama BAPENAS untuk membuat program perencanaan khusus antara lain :
1. Pembangunan Pasar tradisional masyarakat Papua di setiap kabupaten/kota.
2. Pembangunan Kantor Dewan Adat Papua dan Papua Barat
Bertempat di ibu kota Provinsi.
3. Pembangunan Kantor MRP dan MRPB bertempat di ibu kota Provinsi.
4. Pembangunan Rumah Adat Papua dengan konsep bernuansa Merah Putih untuk setiap Kabupaten/Kota dan bercorak budaya masyarakat setempat.
5. Pembangunan Gedung seni budaya masyarakat Papua se setiap Kabupaten/Kota se Tanah Papua, sebagai tempat kreasi bagi masyarakat adat dalam mempertahankan ciri khas budaya Papua sebagai warisan kebangsaan.
Kebijakan ini sekiranya langsung dari Pemerintah pusat sebagai aktualisasi program Nawacita Pemerintah bagi masyarakat Papua.
Demikian beberapa langkah awal Program Pemerintah bagi Tanah Papua. Semoga bermanfaat bagi Masyakyat Papua, Bangsa dan Negara. Mohon kiranya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam rangka finalisasi konsep dan karakter rakyat Papua untuk setia selamanya dalam bingkai NKRI dan menghapus konsep Separatis dan berbagai paham lainnya dari memori Orang Asli Papua. Uraian berbagai kebijakan di atas, merupakan tahap awal dari proses rakyat Papua menjadi NKRI sejati. Ke-2 tahap lainnya akan dilaksanakan setelah tahap awal selesai.
“Witing tresno jalaran soko kulino, witing Mulyo jalaran wani rekoso, kadang mripat iso salah ndelok, kuping iso salah krungu, lambe iso salah ngomong, tapi ati ora bakal iso diapusi sebab akeh manungsa ngarasakaken Tresna, tapi lalai lan ora kenal opo kui hakekate Atresna”.
*Menuju Era Baru Papua, perdamaian yang absolut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*
Andy S. Komber.
GPP untuk NKRI. (*
Komentar