SP.COM, DOBO KEPULAUAN ARU – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 9 hingga 10 April 2026, di Dobo ini mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta UMKM”.
Acara dibuka secara langsung oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, yang menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan momentum strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Musrenbang RKPD adalah bagian dari siklus perencanaan pembangunan di daerah yang merupakan momentum strategis dan memiliki nilai penting terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Bupati Timotius dalam sambutannya, Kamis (09/04/2026).
Fokus Pembangunan 2025-2029
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Aru saat ini sedang berada dalam fase ekspansi pembangunan periode 2025-2029. Fokus utama fase ini adalah penguatan dan perluasan hasil pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga peningkatan kualitas hidup.
Arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2027 difokuskan pada empat hal utama: peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan konektivitas dan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pembangunan yang adil, inklusif, dan tangguh terhadap bencana. Prioritas ini diterjemahkan ke dalam sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pengembangan kawasan ekonomi, dan afirmasi wilayah.
Tantangan Fiskal dan Delapan Masalah Utama
Salah satu poin penting yang disoroti dalam kegiatan ini adalah kondisi fiskal daerah. Bupati Timotius menegaskan bahwa pada tahun 2026, Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat, termasuk di Kepulauan Aru, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini menjadi perhatian serius yang harus diantisipasi dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
“Saya tegaskan, pada tahun 2026 ini TKDD dari Pemerintah Pusat di seluruh Indonesia, termasuk di Kepulauan Aru, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kebijakan efisiensi anggaran ini sangat mempengaruhi kinerja daerah dan harus diantisipasi untuk tahun 2027,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam memutuskan program dan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal yang ada. Penyusunan RKPD 2027 harus mengacu pada kebutuhan masyarakat, selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi, serta mendukung visi jangka panjang daerah.
Selain tantangan anggaran, pemerintah daerah juga dihadapkan pada delapan permasalahan utama yang menjadi perhatian serius, antara lain: kualitas SDM yang masih rendah, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, pengelolaan SDA dan ketahanan bencana yang belum maksimal, investasi daerah yang minim, sarana prasarana yang belum merata, pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal, risiko bencana yang tinggi belum diimbangi ketahanan pangan lokal, serta tata kelola pemerintahan yang perlu ditingkatkan inovasinya.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat agar dapat membantu kami sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga Aru dapat setara dengan kabupaten lain di Maluku,” harap Bupati.
Tujuan dan Target Hasil
Sementara itu, Kepala Bidang di Bapelitbang dalam laporannya, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat melalui rencana kerja OPD, menampung prioritas kebutuhan dari tingkat desa hingga kabupaten, mengkaji isu strategis, serta menetapkan skala prioritas pembangunan.
Hasil yang diharapkan dari forum ini adalah terserapnya seluruh aspirasi dan rumusan strategi dalam dokumen perencanaan yang matang dan terukur, yang nantinya dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Aru yang maju, mandiri, dan harmonis berbasis ekosistem ekonomi laut Arapuru yang mendunia.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. Mohammad Djumpa, Forkopimda Aru, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Aru, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan pemuda, serta tamu undangan lainnya.(NM)
Komentar