Suarapaparisa.com, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi istri, Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar dilapangan Merdeka Ambon, Kamis 9 Desember 2021, dengan mendatangi para medis dan para siswa bahkan lansia yang hendak divaksin, sambil memberikan dorongan agar mengikuti vaksinasi sambil juga terus mengikuti prokes yang dianjurkan.
Setelah meninjau vaksinasi massal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menggelar Jumpa pers dengan wartawan, berlangsung didepan Tribun Lapangan Merdeka. Berbagai pertanyaan dari wartawan dijawab Panglima TNI, seperti bagaimana penerimaan calon Tamtama, Bintara dan Perwira dijajaran TNI, terutama di-Maluku, yang mendapat jatah atau kuota yang sangat sedikit.
Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang saat itu didampingi, Pangkowilhan III, Panglima Komando Armada II, Komandan Lanud, Pangdam XVI Pattimura, Walikota Ambon, Kapolda Maluku, Danlantamal IX dan sejumlah Perwira dijajaran TNI, mengungkapkan, penerimaan untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia, itu ditangani langsung Kepala Staf Angkatan, baik itu KASAD, KASAL maupun KSAU, yang penerimaannya dihitung melalui Kodim per Kodim, sesuai kenyataan kekuatan personil, tidak semata-mata melalui Kodam dan berlaku diseluruh Indonesia.
Untuk itu misalkan Kodam XVI Pattimura yang juga membawahi Maluku Utara, penerimaan calon Tamtama, Bintara dan perwira TNI, dalam hal jumlah, kewenangan dan keputusan, itu berada di Kementerian Pertahanan, karena penerimaan calon TNI, baik itu Perwira, Bintara, dan Tamtama setiap tahunnya sudah ditentukan berapa kuotanya, karena Kementerian Pertahanan yang mengetahui pengembangan kekuatan di-TNI, pihak Panglima TNI hanya menerima jumlahnya, sambil membijaksanai dengan memberikan porsi, kepada provinsi-provinsi sampai ke Kabupaten secara proporsional dan tidak ada ketentuan, di setiap provinsi harus sama itu tidak ada dan sistim penerimaan ini sudah kami lakukan terutama di-TNI Angkatan Darat, kami menyeleksi secara ketat terutama penerimaan dikabupaten-kabupaten, yang juga menjadi fokus penerimaan calon TNI lebih banyak. Namun soal jumlah, Kementerian Pertahananlah yang menentukan, pihak Panglima TNI hanya menerima.
Semoga kesempatan berikutnya masih ada penerimaan, terutama memberikan kesempatan di kabupaten yang tertinggal, terutama untuk standart kesehatan, jasmani, psikologi itu kami sesuaikan, tidak seta-merta dan terlau kaku berpegangan kepada standart yang berlaku Nasional, “tutup Jenderal Kopassus ini. (CL)
Komentar