Suarapaparisa.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, Menggelar Kegiatan Uji Publik Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana di Hotel Manise, Ambon, Rabu 29 November 2023
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, didampingi Kepala PU Provinsi Maluku, yang ditandai dengan pukul tifa.
Sekda atas nama Pemerintah Daerah, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya, menyambut baik pada acara pembukaan Uji Publik Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana ini.
Turut hadir Pimpinan OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku, para narasumber, pimpinan vertikal TNI Polri, Tokoh agama, tokoh masyarakat, para peserta kegiatan uji publik serta tamu undangan.
Dirinya mengatakan bahwa, acara kegiatan uji publik dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku.
Lanjutnya, Maluku memiliki indeks resiko bencana tertinggi kedua secara nasional setelah Provinsi Sulawesi barat dilihat dari trend kejadian bencana yang sering terjadi di Maluku, itu adalah meteorologi yang sering terjadi secara khusus di Kota Ambon secara Nasional penanggulangan bencana memperlihatkan bahwa dalam kurung waktu tahun 2013 sampai 2022 itu terjadi bencana tanah longsor yang paling banyak disusul bencana banjir pada posisi kedua, hal ini memberikan gambaran bagi kita semua bahwa bencana adalah ancaman yang nyata.
Tambahnya, mengikuti pernyataan mantan Kepala BNPB RI letnan Jenderal TNI purnawirawan Doni monardo bahwa perang itu mungkin, namun bencana itu pasti, menyikapi kondisi kebencanaan di Maluku maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang pertama sebagai langkah kesiapan menghadapi bencana maka sudah sepatunya kita memiliki dokumen perencanaan sesuai dengan rencana induk yang didasarkan pada pilpres 87 tahun 2020 di mana ada sinergitas kita antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang dapat dijadikan acuan untuk setiap tahapan penanggulangan bencana di provinsi.
Kedua, mengingat pentingnya dokumen perencanaan pengenalan bencana maka partisipasi dan dukungan Bapak Ibu peserta dari masing-masing instalasi lembaga sangat diharapkan terutama dalam pengumpulan data guna melengkapi dokumen perencanaan dimaksud
Ketiga, forum pengurangan resiko bencana fprd provinsi Maluku merupakan sebuah wadah yang menyatukan para pria pemangku kepentingan multi stakeholders yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana di wilayah bumi raja-raja ini.
Saya memberikan apresiasi kepada BPBD Provinsi Maluku dalam upaya penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan yang baik sehingga dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan para pembantu kepentingan lainnya adalah tujuan untuk meraih ketangguhan tersebut,”tutupnya. (EM)
Komentar