Suarapaparisa.com, *Mengapa ???*
1. Refleksi Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS), selama 20 tahun tak berbuah manis, tak ada korelasi dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara menimbulkan polemik berkepanjangan di Tanah Papua.
2. Refleksi Evaluasi tingkat kepuasan rakyat pribumi Papua atas kehidupan berbangsa dan bernegara semakin pudar alias tak percaya lagi pada kebijakan dan keberpihakan negara di Tanah Papua. Akibat dari ketimpangan sosial, dan akibat dari tak meratanya penerimaan hak atas kebijakan OTSUS bagi rakyat di tanah Papua.
3. Rasa Nasionalisme memudar, akibat dari kurangnya perhatian akan SDM, kurangnya perhatian pada aspek kesehatan, sehingga mempengaruhi IPM pribumi Papua. Selain itu, diskriminasi rasial yang marak akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat Papua akan kebersamaan dalam bingkai NKRI🇲🇨.
4. Para elit Papua yang sibuk pencitraan untuk mengejar takhta, jabatan dan kekuasaan sehingga masyarakat merasa kehilangan perhatian dari Pemerintah Pusat sebagai perpanjangan tangan Negara di Papua
5. Hasil SDA Papua menjadi pemicu konflik dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemiskinan sebagian besar rakyat Papua, tak sebanding dengan hasil SDA yang di keruk dan dibawa keluar. Harus ada keterwakilan khusus Papua untuk menelisik dan memetakan masalah tersebut, demi rasa keadilan dalam hidup bernegara.
6. (Praduga tb) Para elit Papua, yang terjebak dalam berbagai Indikasi pelanggaran “KKN”, selalu mengkambinghitamkan rakyat Papua untuk melawan negara dengan berbagai cara yang bertentangan dengan hukum dan HAM. kelihatannya jika pejabat terindikasi kasus, maka ia akan menggerakkan dan memprovokasi masyarakat untuk menunjukan taringnya dengan membenturkan rakyat Papua dan negara demi mencari aman🤦🏼♂️
7. Delegasi utusan daerah di Parlemen pun tak memberi dampak bagi perkembangan Papua dalam berbagai aspek. Mengapa ?, sebab DOB yang diharapkan menjadi pintu masuk kebijakan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran pun ditolak oleh sebagian anggota parlemen waakil Papua🤦🏼♂️. Miris melihatnya😢
8. Sudut pandang konflik di Papua dan cara penanganan dengan sistim tambal sulam yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah, sangat tidak efektif dan efesiens. Sebab; rakyat Papua tak berubah karakternya, sehingga setiap saat ada gejolak di Papua. Mengapa ?? Sebab kucuran dana hanya dirasakan elit, sementara rakyat aua tetap hidup dalam kemiskinan.
9. Kebijakan Pemerintah baik adanya terkait perpanjangan OTSUS hingga 2041, penambahan anggaran OTSUS dan Moratorium DOB sebagai prioritas penyelesaian konflik Papua. Namun kebijakan negara untuk menangani Papua dalam berbagai aspek harus pula dirubah, agar konflik berubah pula menjadi perdamaian. Harus ada evaluasi universal agar pelaksanaan Otsus ke depan dapat berjalan dan berbuah manis.
*Solusi :*
1. Pihak KPK, Kejaksaan dan Polda/Polres membentuk tim satgas Khusus, proses dugaan indikasi pelanggaaran dana OTSUS, Tangkap dan adili para pelaku sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku di NKRI🇲🇨 (negara harus tegas)
2. Pembentukan Badan Pengawasan dan Monitoring OTSUS Papua agar fungsi penggunaan dan pengawasan berjalan selaras dengan tujuan/balance.
3. Ada utusan khusus Presiden ataupun Presiden dapat menunjuk salah seorang pejabat negara untuk mengawasi pelaksanaan OTSUS Papua dan melaporkan langsung pada Presiden setiap saat terkait perkembangan capaian, hambatan dan gangguan dari pelaksanaan OTSUS di Papua.
Bara di Papua terjadi semua hanya karena persoalan *PERUT*.
Cinta Kasih Menyatukan segala Perbedaan dan Merah Putihkan Tanah Papua Indonesia. (*
Andy S Komber🙏🏼
(Mantan Ketua Panitia Nasional HUT Sumpah Pemuda 2020 di Papua)
Komentar