Suarapaparisa.com, “Ada Isamisasi sistematis di Tanah Papua” N.P.
Sungguh Statement dan tudingan tak berdasar bung N.P yang sangat memalukan dan mencederai nilai keberagaman NKRI sebagai negara beragama. Tudingan tak berdasar bung N.P terhadap Mendagri atas pengangkatan dan pelantikan Pj. Gubernur empat (4) Provinsi di Tanah Papua yang beragama (Islam), sangat tak layak. Bung N.P seolah lupa bahwa UUD 1945 menjamin setiap Warga Negara Indonesia dari berbagai latar belakang yang beragam namun punya hak yang sama. Bung N.P juga lupa diri bahwa sekalipun ke empat (4) Pj. Gubernur beragama Islam, namun mereka punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin di Tanah Papua dan mereka tak menyalahi aturan UU Otsus no.21 tahun 2001 dan atas perubahan UU Otsus no.2 tahun 2021, yang berlaku di Tanah Papua.
Bung N.P terkesan sakit hati dan galau atas keputusan Presiden melalui Kemendagri untuk ke empat Pj. Gubernur di wilayah Papua. Praduga; Bung N.P, terkesan mengambil celah untuk menimbulkan peta konflik antar Agama yang selama ini terjalin baik di Tanah Papua. Bung N.P sampai lupa bahwa jabatan Pj. Gubernur adalah jabatan publik, bukan jabatan dalam lingkup Agama dan golongan tertentu. Bung N.P, juga terkesan merasa diri lebih pandai / hebat dan meremehkan kualitas ke empat (4) Pj. Gubernur yang telah dilantik Mendagri atas keputusan dan persetujuan Presiden.
Papua Tanah Damai, jangan karena hasrat pribadi, merusak tatanan keberagaman religi yang sudah terjalin indah sebagai warisan leluhur budaya di Tanah Papua. Kita bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara Agama, melainkan negara beragama. Statement bung N.P, seolah menjelaskan diri nya lebih mampu untuk jabatan Pj. Gubernur namun tak diakui dan diakomodir Pemerintah.
Sebagai anak Papua yang cinta toleransi akan dan keberagaman Nusantara, meminta pihak Kemendagri untuk sesegera mungkin MENGKLARIFIKASI statement bung N.P, agar tak ada stigma negatif yang berkeliaran untuk tujuan perpecahan antar umat beragama di Tanah Papua, dan agar ke depan tak ada konflik yang berbau SARA, antar pemerintah dan masyarakat setempat.
Statement Bung N.P, mengandung unsur SARA yang sangat merisaukan stabilitas keamanan dan politik di tanah Papua, menjelang perhelatan PEMILU. Potensi konflik sangat besar, sebab itu harus segera disikapi dan di klarifikasi oleh pihak Kemendagri, mengingat saat ini, stabilitas politik dan keamanan di Papua dalam keadaan kurang kondusif.
🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩
Hormat,
Andy S Komber 🙏🏼🇮🇩
Komentar