oleh

Gaji PTT Dipotong, Bupati : Ini Keputusan Dilematis Untuk Semua OPD Di Bursel

Bursel, SP.Com. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan akan memberlakukan pemotongan gaji di seluruh honorer PTT dinas, badan dan tenaga medis, pemotongan honorium PTT sebesar 25 Persen dari gaji yang biasanya PTT terima selama Juni sampai Desember 2020 tetapi kalau pandemi covid sudah tidak ada maka di bulan Januari 2021 gaji honorer PTT  itu sudah mulai normal.

Dengan kebijakan pemerintah daerah yang di ambil melalui alternatif terakhir maka gaji honorer PTT di potong 25 persen dari gaji yang biasa mereka terima perbulan, hal ini berkaitan dengan regulasi dan beban daerah.dan pemotongan ini berkaitan dengan kebijakan nasional,”Kata Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulissa saat hearing pendapat bersama tenaga PTT di Kantor Bupati Bursel.. Senin (13/7/2020)

Untuk di Maluku ini gaji honorer PTT yang tertinggi hanya kabupaten di Bursel, yang SMA gajinya 750 Ribu sedangkan S1 gajinya  Rp. 1.000.000, Tenaga administrasi Rp. 1.000. 000 begitu pun dengan cleanig servis.

Dan pemotongan gaji 25 persen ini berkaitan dengan kebijakan secara nasional dan bagi pegawai perawat medis cuman hanya work for home dan tenaga kesehatan itu shif 1 hari libur  dan 1 hari masuk kerja sedangkan untuk PTT OPD apabila dibutuhkan baru di panggil ke kantor,

Jadi PTT di OPD,  mereka hanya kerja 15 hari kerja selama satu bulan. Pemotongan 25 persen ini di semua PTT yang bertugas di Kabupaten Bursel. Itu keputusan delematis bagi kita, “kata orang nomor satu di daerah Buru Selatan itu

Di waktu yang sama, Sekretaris Daerah, Iskandar Walla saat bersama Bupati Bursel DR. Tagop Sudarsono Soulissa, SH., MT dan para OPD menjelaskan, pemotongan ini berkaitan dengan kebijakan daerah untuk kebutuhan daerah.

“Gaji PTT yang biasanya 3 bulan mereka terima, maka harus tiap bulan di terima oleh tenaga honorer PTT dan ini instruksi langsung ke semua OPD, “ungkap orang nomor tujuh daerah ini.

Langkah yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten buru selatan merupakan bagian dari alternatif terakhir untuk mengantisipasi anggaran kebutuhan daerah yang saat ini menghadapi pandemi covid 19,”tutupnya. (BRF)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed