Suarapaparisa.com, Dirjen Pengendalian, Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Menggelar, kegiatan rapat kerja Teknis, Pengendalian,Perubahan Iklim Regional, secara Daring Dan Luring, dari tanggal 4- 5, 2023, berlangsung di-Santika Hotel, 4 Juli 2023, dibuka,Sekretaris Daerah, Provinsi Maluku.
Sadle.li, mewakili Gubernur Maluku Murad Ismai,yang ditandai dengan pemukulan Tifa. Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku yang dibacakan, Sekretaris Daerah, Sadlie li, menyebutkan, Rakernis Regional, Maluku Dan Papua, adalah suatu kehormatan, atas kepercayaan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, memilih Provinsi Maluku, Kota Ambon, sebagai tempat penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis. Menurut Gubernur ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama setiap hari aktivitas yang dilakukan, oleh umat manusia tidak terlepas, dari kebutuhan akan sumber daya energi.
Berikut peran dan strategi, untuk mengajak masyarakat secara bersama, menyoroti emisi gas rumah tangga, seperti efisiensi penggunaan, aliran listrik, penggunaan mobil pribadi, mengurangi minuman dalam botol kemasan.
Penyelenggaraan kegiatan, Rakernis ini sangatlah penting, yang bertujuan, mendifinisikan, dan mendiskusikan,peran pemerintah daerah. Untuk itu Permen nomor 7 2023, yang diterbitkan pada tanggal, 14 Juni 2023, tentang permainan Tabel. Gubernur Maluku berharap kegiatan ini, yang intinya ekonomi,yang dihitung sebagai produk yang dapat meningkatkan pendapatan Negara, terutama bagi daerah Maluku, Lebih dari itu dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam menyusun, target,sekaligus solusi yang diharapkan,sebagai tantangan dalam tangka tindak lanjut, pelaksana kegiatan didaerah. Dengan begitu hendaknya kegiatan ini diikuti dengan serius, guna mewujudkan pelaksanaan tugas, pemerintahan sesuai dengan fungsi untuk maeyarakat, tutup Gubernur.
Sementara itu mengawali kegiatan pembukaan Rakernis Maluku dan Papua, sambutan Direktur, Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ir. Laksmi Dhewanthi.MA,IPU. Dalam sambutannya mengatakan, peran pemerintah daerah dalam mendukung, pencapaian target, NDC melalui aksi dan mitigasi, perubahan iklim ditingkat Tapak.
Kondisi geografis dan Kilimatologi indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2022, tercatat banjir,cuaca ektrim dan tanah longsor, gelombang pasang, abrasi dan kekeringan, mencapai 3485, kejadian . Menurut BNPB awal hingga pertengahan Januari 2023, tercatat lebih dari 1700 kejadian bencana dengan jumlah masyarakat terdampak, 2,85 juta jiwa.
Pada tahun 2023 Region Maluku Dan Papua, juga tidak terlepas dari kejadian bencana, Hidrometeorologi, tercatat beberapa kejadian banjir di-Maluku, disertai Rob, akibat gelombang pasang terjadi di-Papua.Kejadian tersebut telah menjadi bukti, perubahan iklim telah menimbulkan dampak nyata yang mengancam kehidupan kita bersama.
Mehurut pakar perubahan iklim, waktu seluruh dunia yang bersidang, pada Intergovemm Panel on Climate Change (IPCC) peningkatan bencana ini berhubungan erat dengan suhu global 1,5 derajat celsius akan meningkatkan intensitas curah hujan dan dampak banjir, ataupun kekeringan dan kebakaran hutan,maupun kerusakan ekosistim baik didarat maupun dilaut.
Provinsi sejak pengembangan inventarisasi gas rumah kaca sebagaimana diamanatkan UU No 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disektor energi Pepres nomor 11 tahun 2023, tentang urusan pemerintahan, konkuren tambahan dibidang energi, dan sumber daya mineral memberikan ruang yang luas, untuk mengembangkan potensi EBT didaerah yang secara langsung berkontribusi, kepada penguatan transisi energi.
Untuk itu peran seluruh sektor dipemerintah, sangat penting, dalam mencapai ketahanan iklim , dan tidak bisa diserahkan kepada satu dinas saja. Rapat Kerja Teknis selama 2 hari ini sebagai titik awal guna memperkuat aksi-aksi ditingkat tapak.
Semoga menghasilkan pemikiran yang lebih baik bagi kemajuan Indonesia pada tahun 2045 dan menuju emisi netral pada tahun 2060 atau lebih cepat tutup ir. Laksmi. (Izk)
Komentar