Bursel, SP. Com. Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Muhajir Bahta dengan tegas menolak pemotongan gaji honorer pegawai tidak tetap (PTT) yang di potong oleh pemerintah daerah sebesar 25 persen dari alokasi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020, sebesar 4 Milyard lebih sangat di sayangkan gaji PTT akan di potong, kami dengan tegas menolak.
Atas nama lembaga yang terhormat ini dan semua Anggota DPRD Bursel serta semua komisi-komisi dan fraksi-fraksi dengan tegas menolak pemotongan gaji PTT yang di bayarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten buru selatan melalui APBD tahun 2020, sebesar 25 persen, menurut hemat kami lembaga ini sangaat disayangkan ketika gaji yang hanya diterima oleh honorer PTT Rp.750.000 bagi SMA dan Sarjana (S1) Rp 1.000.000. lalu di potong oleh pemerintah daerah kabupaten buru selatan.
Pegawai tidak tetap PTT atau para honorer juga bagian yang tidak terpisahkan dan terdampak pandemi kovid 19, justru mereka tidak mendapat bantuan covid, menurut hemat kami DPRD, ini bagian tindakan yang tidak baik, dan sikap dan yang tidak mencerminkan ahlak kemanusiaan yang tidak baik, maka janganlah potong gaji mereka kami sudah melakukan rapat kerja kordinasi dengan tim gugus tugas pandemi covid dan pemerintah daerah agar gaji PTT tidak boleh di potong,”uUngkap orang nomor dua di daerah ini.
Lanjut bahta yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Buru Selatan bahwa surat dari Pemerintah daerah sudah kami terima dan akan kami bahas dalam rapat dan merekomendasikan dalam LKPJ dan rapat kerja kordinasi dan tim anggaran nantinya agar gaji-gaji PTT di Bursel segera di bayarkan oleh pemerintah daerah kabupaten buru selatan.
Llembaga ini tidak menerima terkait langkah-langkah yang di ambil oleh pemerintah daerah, kami sudah merespon aspirasi masyarakat buru selatan yang datang menuntut hak-hak mereka soal pemotongan gaji PTT dan kami lembaga merespon aspirasi masyarakat itu,”paparnya.
Tambahnya, masih ada cara lain yang harus di ambil oleh pemerintah daerah untuk menutupi dan membayar gaji PTT, hal di katakan Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Muhajir Bahta di ruang kerjanya. Senin ( 6/7/2020) usai melakukan rapat kerja bersama Lembaga bantuan Hukum.
Soal pemotongan gaji PTT sudah disuarakan oleh HMI beberapa waktu lalu di depan kantor Bupati Buru Selatan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta membawa 5 pernyataan sikap kepada Pemerintah daerah salah satunya poinnya menolak rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan terkait pemotongan gaji PTT. (BRF)
Komentar