Suarapaparisa.com. Dobo, Kepulauan Aru,- Dalam angenda Kunjungan Kerja (Kunker) Pengawasan Lapangan di Kabupaten Kepulauan Aru, Komisi I DPRD Provinsi Maluku di bawah komando Ketua Komisi Amir Rumah, melaksanakan rapat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas/Badan Mitra kerja Komisi II pada lingkun Pemda Aru, berlangsung di ruang rapat Lantai II Kantor Bupati, Kamis (18/03/2021).
Hadir dalam kegiatan dimaksud, Bupati Kepulauan Aru, dr. Johan Gonga, Sekda Kepulauan Aru, Moh Djumpa, Asisten 3, G. Morwarin, Sataf Ahli Bupati, Aleks Tabela, Kapolres Kepulauan Aru yang baru, AKP. Yos Renyaan dan pimpinan 10 Dinas/Badan/Bagian lingkup Pemda Aru selaku Mintra Komisi I yaitu, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengelolaan Perbatasan, BKPSDM, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kesbangpol, Satpol-PP, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum.
Sementara untuk rombongan Komisi I DPRD Provinsi Maluku yang hadir diantaranya, Amir Rumra selaku Ketua Komisi I, Benhur. G. Watubun, Tarcius Fatiolon, Frankois. K. Orno, Alimudin Koratlena, Eddyson Sarimanella, melibatkan juga Sekertaris Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Erny Sopalauw, T.A Kominfo Maluku, Dudiu Sahupala dan dua orang staf pendamping Komisi I, yaitu Dra. Derita Yati dan Ekram.
Bupati Gonga dalam penyampaiannya, menyambut baik kehadiran Komisi I DPRD Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru, sekaligus memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas niat baik dan atensi Komisi I yang mau berkunjung ke Aru dalam rangka mendengar dan menampung aspirasi dari Aru sehingga dimasukan sebagai angenda kerja DPRD Pronvinsi Maluku untuk dilanjutkan dan diperjuangan bersama-sama di Pemerintah Pusat.
Dalam pertemuan atau dialog bersama itu, Mintra Kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku di Kabupaten Kepulauan Aru, menitipkan cukup banyak kebutuhan dan masalah di Kabupaten Kepulauan Aru yang harus diperjuangkan oleh Komisi secara internal dan DPRD Provinsi Maluku secara kelembagaan.
Diantaranya, Kuota CPNSD Aru yang terbilang sangat sedikit, produk hukum daerah yang sering terkendala mediasi Pemerintah Provinsi, kerja sama Komunikasi dan Informatika di daerah, serta pengembangan Pulau Wokam sebagai rencana pusat pemerintahan baru karena Pulau Wamar atau Kota Dobo sudah merupakan kota padat penduduk.
Sekda Kepulauan Aru, Moh Djumpa dalam kesempatan itu, memintah kepada Komisi I DPRD Pronvinsi Maluku untuk membantu mendorong rencana pengembangan Pulau Wokam masuk dalam RPJM Provinsi Maluku, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi dalam pengembangan Pulau Wokam, setidaknya membangun jembatan penghubung antara Dobo dan Wokam sehingga separu dari aktifitas pemerintah maupun masyarakat bisa dialihkan ke Pulau Wokam karena Kota Dobo merupakan kota padat penduduk terbesar di Indonesia.
“Kami sudah bangun Kampus di sana Pa, cuman akses kesana masih sangat terbatas, oleh sebab itu kami berharap Komisi I bisa bantu mendorong pengembangan Pulau Wokam, mungkin kedepan bisa mendorng pembangunan jembatan penghubung Dobo dan Wokam, sehingga kalaupun Ibu Kota belum bisa kita alihkan kesana, tetapi paling tidak sebagian dari aktifitas pemerintah maupun masyarakat bisa kita alihkan kesana,” pintah Djumpa.
Selain itu, Sekertaris Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Erny Sopalauw, memintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendorong peningkatan anggaran pada Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Aru dan melakukan kerja sama dengan TV Kabel di Dobo sehingga dapat mengembangkan akses Komunikasi dan Informasi sampi ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kepulauan Aru. (Nus Mangar)
Komentar