SUARAPAPARISA.COM, Anggota Ombudsman RI Pusat Robert Na Endi Jaweng, didampingi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamet, menggelar acara Baku Dapa, dengan Insan Pers berlangsung di cafe Teluk Ambon bersama Anggota Ombudsman RI Pusat, Robert Na Endi Jaweng, dengan Tema, Menyoroti Dinamika Peningkatan Kualitas, Pelayanan Publik di-Maluku. Rabu 07 Juni 2023.
Usai memberikan arahan, dilanjutkan dengan wawancara yang disampaikan Anggota Omudsman Pusat Robert Na Endi Jaweng, dengan menyebutkan, Ombudsman pernah mengusulkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, yakni proses Rekrutmen untuk menjadi pejabat agar tidak dari militer aktif baik TNI Maupun Polri.
Berikut memperbaiki, proses kerja, agar transparan, dan aktif, menyusun produk hukum guna menjadi kerangka dalam pengaturan pengangkatan pejabat. Untuk itu kedepan diharapkan tidak terjadi lagi pengangkatan kepala darah yang berasal dari TNI aktif maupun Polri aktif.
Sementara itu Ombudsman RI Kepala Perwakilan, Provinsi Maluku Hasan Slamet mengatakan, pemimpin yang akan dipilih baik itu untuk menjadi Gubernur, Bupati, Walikota sampai kepada Camat, itu harus rajin berkantor atau rajin masuk kantor, karena saat bertugas di kantor pelayanan publiknya pasti maksimal, misalkan kebutuhan masyarakat, umum, ataupun masyarakat miskin, sudah pasti datang kekantor,tidak mungkin kerumah, yang kerumah itu adalah konglomerat atau orang berada, yang sudah pasti membawa uang,” ungkapnya.
Untuk itu kedepan harus dipilih, pemimpin yang rajin masuk kantor.
Selain itu yang ditanyakan 3 daerah masih dalam Zona merah, kita akan terus melakukan pendampingan, nantinya seluruh pemimpin bupati walikota 11 kabupaten kota, sudah kami hubungi dan akan dipanggil ke-Ambon, guna pertemuan membicarakan dan mengevaluasi, agar mereka menyadari kelemahan mereka, dalam hal memenuhi 14 standar, pelayanan publik dan, berbagai indikator yang harus dipenuhi. Kelemahan yang terdapat dihampir semua kabupaten kota maupun provinsi, tidak memiliki Website. Berikut sudah ada Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Disisilain jika kita melakukan pendampingan, tidak ada keberpihakan Bupati.Walikota, untuk ketersediaan anggaran, sehingga pihak Kominfo mengeluh, inilah kelemahan kita juga.
Kemudian satu lagi yang menjadi kelemahan dan keresahan kita yakni sistim pelaporan, sampai dengan sekarang ini kurang berfungsi,karena tidak ada website, padahal ini akan menjadi data Nasional, agar orang dipusat juga mengetahui, di-Maluku seperti apa,” tutup Hasan Slamet. (Izk).
Komentar