oleh

Tinggal Menunggu Perhitungan BPK RI, Polres Aru Akan Tetapkan Tersangka Kasus KPU

Suarapaparisa.com, Dobo, Kepulauan Aru,– Dalam waktu dekat Polres Kepulauan Aru akan menetapkan tersangka dalam kasus Dugaan Korupsi di KPUD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 lalu.

“Insya Allah dalam waktu dekat kalau hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI sudah bisa keluar maka akan kita tindaklanjuti untuk penetapan tersangka,” ujar Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru Iptu Andi Amrin, S.Sos,.MH kepada sejumlah wartawan di Mapolres Aru usai Konfrensi Pers kasus Covid-19, Rabu (30/11/2022).

Menurutnya, pihak BPK RI pada beberapa waktu lalu telah turun di Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, dan telah melakukan pendalaman terhadap kasus dugaan Tindak Pidaha Korupsi di KPUD Aru, sehingga tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara.

Terkait dengan penyimpangan, penyalahgunaan dana hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 pada KPU, Amrin mengatakan

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Dana Hibah bagi penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 pada KPUD Aru yang diduga telah bermasalah, awalnya bersumber dari APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp 18 Miliar, kemudian ditambah pada APBD Murni tahun 2020 menjadi Rp 23 Miliar.

Kemudian ditambahkan lagi pada APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sebesar Rp 24 Miliar, dan terakhir ditambah lagi dari APBD murni Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 25,5 Miliar.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi antara lain, PPS, PPK, Staf Honor dan PNS (Staf, Bendahara, Kasubag dan Sekertaris) pada Sekretariat KPU, Anggota Komisioner KPU dan Ketua KPU maupun pihak lain yang berhubungan dengan Kasus tersebut,” jelas Kasat Reskrim dilansir dari Tribun Aru.com.

Andi mengaku, untuk indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut sudah diketahui, namun pihaknya belum bisa menyampaikan kepada publik karena itu bukan kewenangan penyidik, melainakan kewengan Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK RI).

Perlu diketahui bahwa kasus ini mulai muncul setelah Penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan (PPK) melaporkan ke Polres Kepulauan Aru terkait gaji bulan Januari tahun 2020 yang tak kunjung dibayarkan oleh pihak KPUD Aru dengan alasan gaji di bayar berdasarkan kinerja. Padahal dalam Surat Keputusan (SK), pembayaran Gaji PPK berakhir pada tanggal 31 Januari 2020.

Polres Kepulauan Aru dibawah Komando Kapolres AKBP Dwi Bachtiar Rivai, SIK,.MH dan dibantu oleh Kasat Reskrim yang baru Iptu Andi Amrin, S.Sos,.MH, rupanya tidak main-main dalam penanganan kasus Korupsi, bahkan informasi yang diterima media ini, Polres Aru saat ini telah membangun dua (2) unit rumah tahanan baru (Sel), satu untuk tahanan laki-laki dan satu kusus tahanan perempuan yang kemungkinan akan lebih awal ditempati oleh Tersangka kasus dugaan Dan Covid-19 dan Tersangka dugaan kasus Korupsi Dana Hibah KPUD Aru.

Kasat Reskrim meminta dukungan semua pihak, karena menurutnya dalam penanganan kasus Korupsi di Aru banyak sekali mendapat tekanan.

“Teman-teman kita tidak main-main, saya dan Bapak Kapolres sudah berdara-dara untuk memberantas kasus dugaan Korupsi di Aru. Kita telah berkomitmen untuk memberantas satu persatu, asalkan kita dapat dukungan dari teman-teman dan masyarakat. Jangan takut, saya dan Pa Kapolres tidak akan masuk angin,” tegas Kasat Reskrim saat bincang-bincang lepas dengan sejumlah Wartawan di lingkungan Makopolres Aru.(NM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed