Ambon, SP. Com. Pemerintah Provinsi harus mengevaluasi dan merespon program pemulihan Nasional karena kondisi yang terjadi dilapangan, dibarengi dengan merebahnya covid 19, mengakibatkan, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan bantuan dari pemerintah, terutama melalui Koperasi dan UKM.
Demikian disampaikan wakil ketua komisi IV DPRD provinsi Maluku, Ruslan Hurasan dalam wawancaranya dengan wartawan digedung DPRD, Karang Panjang Rabu 13 januari 2021.
Dikatakan, Pemrov bersama dengan pemerintah kabupaten kota harus mengevaluasi sekaligus merespon kebutuhan masyarakat karena masih banyak yang belum tersentuh, apa yang dinamakan program pemulihan ekonomi Nasional, berupa bantuan-bantuan, misalkan melalui koperasi ataupun Usaha Kecil Dan Menengah,termasuk juga bantuan mempermudah mendapatkan KTP, dan juga Kartu Keluarga,” ungkapnya.
Disamping itu menurut Hurasan, sewaktu reses kedaerah-daerah, ada usulan dari Kepsek, maupun para guru bersama anak didik, agar PBM dapat berjalan dengan sistim tatap muka namun berbagai pertimbangan dimasa covid 19 ini, Proses Belajar Mengajar tatap muka belum bisa dilaksanakan, masih dengan sistim daring atau luring, guna mencegah terjadinya klaster baru covid 19.
Disisilain pemprov, dengan infrastruktur pembangunanya yang harus menjadi prioritas, terutama jalan dan jembatan, terutama jalan-jalan yang menghubungkan kabupaten kekabupaten, termasuk prioritas pekerjaan Jembatan Mamua diwilayah Leihitu dalam tahun 2021 ini diharapkan sudah dikerjakan pembangunannya, sehingga perekonomian masyarakat berjalan sebagaimana mestinya, kendatipun dimasa covid 19,” tuturnya menutup. (L2B)
Komentar