SP.COM, DOBO, KEPULAUAN ARU, Pernyataan Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel yang menyebutkan rentang 20 tahun terkait penerimaan CPNS menuai keresahan di masyarakat, terutama yang tersebar di media sosial. Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Juru Bicara sekaligus Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kepulauan Aru, Johan Karams, memberikan klarifikasi resmi kepada awak media di Dobo pada Selasa (17/11/2026).
Karams menegaskan, angka 20 tahun yang diucapkan Bupati bukanlah keputusan resmi untuk menghentikan maupun membatasi hak masyarakat mengikuti seleksi CPNS. Ia menjelaskan pernyataan tersebut merupakan bentuk ungkapan retoris guna menekankan besarnya tantangan kepegawaian sekaligus keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola jumlah aparatur saat ini.
“Angka 20 tahun yang disampaikan Bapak Bupati merupakan ungkapan retoris untuk memberikan penekanan moral, bukan sebuah hitungan matematis ataupun kebijakan formal yang membatasi hak‑hak masyarakat ke depan,” jelas Karams.
Pernyataan Bupati itu sendiri disampaikan saat peresmian Gedung Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil (SMTPI) Zaitun di Jemaat GPM Dobo pada Senin kemarin. Jubir kemudian memaparkan empat poin penjelasan penting untuk diketahui publik.
Pertama, sebutan 20 tahun ke depan adalah penekanan terhadap beratnya permasalahan kepegawaian yang dihadapi Pemkab Kepulauan Aru, bukan peraturan administratif yang secara otomatis menutup peluang masyarakat menjadi Aparatur Sipil Negara.
Kedua, pernyataan Bupati dilatarbelakangi kondisi nyata kepegawaian daerah. Saat ini total pegawai termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai sekitar 3.000 orang. Jumlah tersebut menjadi beban anggaran karena harus menanggung pembayaran gaji serta tunjangan. Besarnya belanja pegawai juga menyusutkan ruang fiskal Pemkab untuk membiayai program‑program pembangunan dan pelayanan publik, bahkan berkaitan dengan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD sesuai ketentuan perundang‑undangan.
Berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi dengan instansi terkait, teridentifikasi kelebihan aparatur lebih dari 2.000 orang dibandingkan kebutuhan ideal hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Penataan jumlah ASN sudah menjadi perhatian Pemkab sejak tahun 2024. Setelah Bupati Timotius Kaidel dilantik pada tahun 2025, Pemkab juga melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menentukan postur aparatur yang sesuai kebutuhan Kabupaten Kepulauan Aru.
“Untuk penjelasan teknis terkait rincian kebutuhan dan kelebihan aparatur, rekan‑rekan media dapat mengonfirmasi langsung ke BKPSDM maupun Bagian Organisasi,” ujar Karams.
Ketiga, melalui pernyataan tersebut Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat memahami kondisi keuangan dan kepegawaian daerah secara menyeluruh. Keterbatasan ruang fiskal akibat beban belanja pegawai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan persoalan yang perlu dipahami bersama seluruh warga Aru.
Keempat, Pemkab ingin membangun kesadaran kolektif, khususnya bagi generasi muda dan para pencari kerja, agar tidak menjadikan pekerjaan di birokrasi pemerintah sebagai satu‑satunya harapan. Setiap tahun jumlah lulusan dan angkatan kerja terus bertambah, sementara pembukaan formasi aparatur harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan fiskal daerah.
“Ini bukan berarti pemerintah menutup kesempatan masyarakat untuk menjadi CPNS. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa dengan kondisi birokrasi saat ini, kita tidak bisa terus‑menerus bertumpu pada sektor pemerintahan sebagai satu‑satunya pilihan lapangan pekerjaan,” ungkap Karams.
Lebih lanjut, Bupati mengajak masyarakat memberikan masukan untuk merumuskan strategi menciptakan peluang kerja baru di luar birokrasi. Harapannya permasalahan kelebihan aparatur dan keterbatasan anggaran dapat diselesaikan secara bertahap, sekaligus membuka ruang ekonomi baru untuk warga Kepulauan Aru.
Karams berharap klarifikasi ini meluruskan persepsi publik, sehingga pernyataan Bupati dipahami sebagai gambaran tantangan kepegawaian yang harus dihadapi bersama, bukan kebijakan penghentian penerimaan CPNS.(NM)









![IMG-20210413-WA0126[1]](https://suarapaparisa.com/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210413-WA01261-150x150.jpg)
Komentar