oleh

Pemkab Buru Gelar Rakor Pengelolaan Tambang Gunung Botak, Perkuat Sinergi Pemerintah, Adat, dan Koperasi

SP.COM,  Pemerintah Kabupaten Buru melaksanakan Rapat Koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Buru, para pemangku hak-hak ulayat Gunung Botak, serta 10 koperasi tambang yang telah memegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Desa Wamsait, Kecamatan Waelata.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Buru ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam pengelolaan kegiatan pertambangan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pandangan, aspirasi, serta masukan terkait tata kelola pertambangan di wilayah Gunung Botak. Suasana diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif.

Tegaskan Kepatuhan Regulasi dan Kelestarian Lingkungan

Pemerintah daerah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memastikan kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

“Tata kelola tambang harus berjalan sesuai aturan. Jangan sampai aktivitas ekonomi mengorbankan keamanan dan lingkungan. Semua pihak harus bertanggung jawab,” tegas perwakilan Pemkab Buru dalam rapat tersebut.

Sementara itu, para pemangku hak ulayat menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak adat dalam setiap aktivitas pertambangan. Mereka berharap keberadaan tambang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat adat yang telah lama menjaga wilayah tersebut.

Koperasi Komitmen Jalankan Sesuai Izin

Di sisi lain, pihak 10 koperasi yang telah mengantongi IPR menyatakan komitmennya untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diberikan.

Mereka siap bekerja sama dengan pemerintah, aparat keamanan, dan pemangku adat untuk menciptakan iklim pertambangan yang kondusif di Gunung Botak.

Langkah Awal Tata Kelola yang Berkeadilan

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, forum ini juga memperkuat kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, pemangku adat, dan pelaku usaha tambang di wilayah Kabupaten Buru.

Dengan adanya kesepakatan bersama, Pemkab Buru optimistis pengelolaan tambang di Gunung Botak dapat berjalan optimal, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai adat. *(

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed