Suarapaparisa.com,Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Ambon menyelenggarakan Bimtek dan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah dan implementasi kebijakan dana transfer ke daerah serta implementasi kebijakan kartu kredit pemerintah daerah tahun 2023 dihotel manise, Ambon (24/03/2023)
Turut hadir Pejabat Wlikota Ambon Bodewyn M. Wattimena, Andre satriajati Direktur jenderal bina keuangan daerah. Beni .H.,Simon saimima, s,Stp,., M,si ,PT Bank Maluku-maluku utara dan Pejabat OPD terkait. Dan peserta kegiatan iptek dan sosialisasi.
Pejabat walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, penyelenggaraan Iptek dan sosialisasi ini akan dapat meningkatkan pemahaman kita semua terkait dengan implementasi proses perencanaan Berdasarkan sistem informasi Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mampu menjembatani kebutuhan Suatu data keuangan seluruh pemerintah daerah secara nasional.
Dikatakan, Desentralisasi fiskal merupakan instrumen bagi daerah untuk membangun Kementerian sebagai pondasi otonomi daerah,melalui desentralisasi fiskal daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur sumber-sumber penerimaan maupun pembelanjaan daerah,namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberian kewenangan yang besar tidak berbanding lurus dengan kemandirian daerah.
Hal ini terbukti dengan masih rendahnya indikator Kementerian fiskal dan ketimpangan secara kewilayahan.Selain itu penerimaan daerah yang bersumber dari transfer ke daerah dan Dana Desa telah membuat daerah semakin tergantung pada pemerintah pusat.sebab pengelolaan transfer ke daerah dan DD belum diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang berbasis pada kinerja baik kinerja organisasi pembangunan maupun perbaikan kinerja pemerintah daerah, katanya.
sementara pada dimensi kebijakan transfer ke daerah dan DD memiliki sejumlah masalah antara lain formulasi DAU belum mampu mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah pelaksanaan DAK belum sepenuhnya optimal mendukung pembangunan infrastruktur dan prioritas nasional dan pengalokasian DBH belum mampu mendorong peningkatan kinerja daerah.
Maka dari itu dampak out about atau out can pembangunan nasional belum tercapai,”ungkapnya.
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui peraturan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerahb(SPID) sebagai dasar guna mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
SPID ini sendiri sebenarnya memiliki makna strategis dalam upaya menyatukan data perencanaan keuangan dan pelaporan sekaligus mendorong inovasi percepatan elektronisasi seluruh pemerintah daerah demi terwujudnya komitmen perencanaan anggaran dan pelaporan.
Pemerintah kota Ambon telah menggunakan aplikasi SPID ini sejak pertama kali di launching oleh pemerintah tahun 2020 dan sampai saat ini memasuki tahun yang ketiga namun baru sebatas dalam proses perencanaan dan penyusunan APBD semua proses perencanaan yang dimulai dari usulan desa atau masyarakat.
Diinput dalam aplikasi SPID sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada perubahan paradigma berpikir oleh seluruh komponen pengolahan keuangan
Harapannya dapat memunculkan inovasi yang baru dalam proses pengolahan serta melakukan atau memanfaatkan perubahan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh komponen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan salah satunya dalam pelaksanaan Bimtek dan sosialisasi,” pungkasnya.
Kita belum maksimal dalam hal tersebut indikatornya banyak Kita Masih Terus diperhadapkan dengan temuan-temuan BPK yang membuktikan bahwa kita masih belum dapat mengelola keuangan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Upaya-upaya kita untuk memperbaiki cara atau sistem pengolahan keuangan ini tentu di selaraskan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di atas kita baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang mengatur sistem untuk mempermudah kita dalam pengelolaan keuangan yang mesti kita pahami dengan baik.
Harapan kita semua bahwa pada waktunya ya dengan sistem mekanisme yang ada dalam proses pengolahan keuangan ini kita bisa mengelola keuangan secara Transparan dan akuntabel,”tutup wattimena. (EM)
Komentar