oleh

Tepis Tudingan Dinas Ganti Peserta FLS2N, Hatala : Dinas Hanya Menerima SK Dari MKKS

Ambon, Suarapaparisa.com – Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Farid Hatala S.STP menepis tudingan pergantian peserta FLS2N kota Ambon secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas , Nota benenya Bidang SMA

Kepada wartawan Rabu (26/6/2024) di ruang kerjanya, Hatala, membantah kalau yang disampaikan oleh beberapa media online itu tidaklah benar

Menurutnya Tidak Benar Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Maluku mengganti peserta Lomba FLS2N kota Ambon yang akan bertarung pada tingkat provinsi

,”kalau mau dibilang kami dari bidang SMA melakukan pergantian itu sangat salah, fungsi kami hanya melakukan. Pembinaan,”ujarnya

Menurutnya, Dinas hanya menerima SK peserta yang dimasukan oleh MKKS kota ambon berdasarkan hasil seleksi

Tugas Dinas untuk melakukan pembinaan bukan untuk mengintervensi dengan mengganti peserta FLS2N , pasalnya, SK yang dimasukan oleh Kabupaten kota akan dikawal Dinas

Terkait permasalahan ini, Hatala menjelaskan, dari penelusuran kronologis pergantian peserta lomba, pihaknya menerima SK dari pihak MKKS Kota Ambon

Namun menurut Kabid SMA, setelah ditelusuri ternyata pihak MKKS tidak pernah melakukan seleksi terhadap peserta yang akan. Mengikuti FLS2N

Dijelaskan kalau SK pertama yang dimasukan MKKS ke Dinas hanya mengakomodir 5 sekolah yang untuk mengikuti FLlS2N, sementara sekolah lainnya yang sudah mendaftar di Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) tidak diakomodir

,”Untuk Kota. Ambon sendiri yang harus terdaftar di BPTI harus 9 sekolah,namun SK awal yang ditetapkan MKKS kota hanya 5 SMA,”paparnya

Menurutnya, dari sisi keadilan tidak terakomodir sekolah yang lain, jadi kalau SK pertama adalah penunjukan, seharusnya, semua sekolah yang mendaftar itu dimasukan per item lomba

Terkait masalah tersebut, dirinya sudah memanggil Ketua MKKS Kota Ambon serta Sekertaris untuk mempertanyakan hal tersebut

,”Saat. Itu yang datang menghadap hanya sekertaris, Karena saat itu Kepsek SMA 1 selaku ketua MKKS berada di luar daerah,”ulasnya

Hatalla mengakui, saat ini sudah ada SK baru yang diterima oleh Dinas, setelah berita tersebut viral di Media

,”SK yang terbaru kami terima pada saat berita ini sudah viral, saya baru terima hari ini,”tuturnya

Pada SK terakhir yang diterima, menurut Kabid, semua sekolah yang mendaftar di BPTI sudah dilibatkan dalam SK tersebut

Ia menambahkan, yang berhasil diperoleh dari penjelasan sekertaris MKKS sehingga terjadi permasalahan karena SK tersebut tidak melalui seleksi dan hanya penunjukan karena persoalan anggaran

,”Kami sadari sungguh, MKKS adalah kumpulan kepala sekolah, jadi kalau pelaksanaan seleksi beda dengan kabupaten, karena kabupaten ada cabang dinas yang terlibat disitu,”paparnya

Dengan demikian dirinya memaklumi, karena untuk melaksanakan seleksi dilakukan oleh MkkS pastinya Anggaran akan sangat riskan.(E.M)

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed