Ambon, SP. Com. Dalam rangka melakukan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) lebih meluas di Maluku maka Legislatif dan juga eksekutif telah membangun kesepakatan untuk membatasi Jalur masuk ke Maluku melalui Pelabuhan Yos sudarso dan akan mempertimbangkan untuk melakukan penutupan pelabuhan Lokal-lokal lainnya.
Rapat kerja antara DPRD Provinsi Maluku, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan dan perwakilan TNI-Polri, di gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (15/4).
Ketua DPRD Provinsi Maluku Drs. Lucky Wattimuri mengakui bahwa rapat kerja yang di lalukan Guna untuk membahas terkait dengan pengaturan masuk keluar orang ke Maluku.
“Kita sepakati di hari ini untuk 2 minggu kedepan akan dilaksanakan penutupan beberapa pelabuhan di Maluku karena kita sadar adanya peningkatan kasus dari 1 hingga naik menjadi 14 kasus Positif Covid-19, “tutur Wattimury.
Untuk itu DPRD Maluku telah mengambil langkah-langkah yang tegas dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap Wabah Covid-19 sehingga penyebaran tidak meluas.
Wattimury juga meminta kepada Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan juga dari gugus tugas untuk menertibkan seluruh masyarakat yang ada karena banyak di antara kita yang masih kurang disiplin dan masih saja ada kerumunan, diharapkan Pemerintah dapat berkordinasi dengan TNI/Polri dan juga Pol PP untuk mengambil langkah-langkah tegas terkait dengan penertiban Masyarakat yang sepertinya kurang menyadari tentang bahaya Dari Covid-19 ini.
Ditempat yang sama Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kasrul Selang mengatakan bahwa Tim Gugus serta Pemerintah dalam hal ini Eksekutif, mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi lewat 7 point rekomendasi dan hampir semua Point rekomendasi telah dilaksanakan.
Terkait dengan permintaan penutupan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan penutupan Pelabuhan lokal lainnya kami perlu berkordinasi dan berkonsultasi terhadap dua hal itu “Kami tidak melakukan penutupan tetapi membatasi kapal-kapal yang membawa masuk keluar orang ke Maluku hal ini akan dilakukan pada tanggal 17 April 2020, untuk kapal pengangkut barang itu semua masih bisa berlabuh, “pungkas Kasrul.
Penutupan yang dilakukan hanya secara berskala regional di Pulau Ambon baik yang mau masuk maupun yang mau keluar diantaranya Pelabuhan Yos Sudarso, Slamed Riyadi, Pelabuhan Feri Galala, Liang, Tulehu ataupun Pelabuhan-pelabuhan Rakyat lainnya hal ini juga akan di kordinasikan dengan Pemerintah Maluku Tengah.
Sementara itu, Asops Kodam XVI/Pattimura, Kolonel Inf Epi Gustiawan, S.IP mengaku, TNI dan Polri siap membantu Pemerintah Daerah (Pemda) lewat operasi militer selain perang.
“Sehingga kita akan bekerja sesuai dengan status yang nantinya akan diterapkan oleh Pemda pada skala bencana non alam ini. Sekarang kita sudah melakukan kegiatan bersama Polri, dengan adanya pembatasan maka kita akan menjalan fungsi kita tentunya,” kata Gustiawan.
Menurutnya, setelah adanya pembatasan masuk keluar orang ke Maluku, maka pihaknya akan lebih ketat lagi melakukan proses pengawasan, baik di bandara maupun pelabuhan.
“Sekarang pun kita sudah melakukan patroli bersama anggota Polri, dari pagi, siang hingga malam. Patroli itu bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19,” tegas dia.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku akan mempersiapkan segala hal secara matang, jika pembatasan itu benar-benar dilakukan.
“Ini sebenarnya adalah upaya, menghentikan penyebaran dan penularan Covid-19 ke daerah lain. Saya kira semua ini bisa berjalan dengan baik, jika masyarakat ikut berpartisipasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meykel Pontoh.
Dinkes, kata dia, akan mengidentifikasi warga yang di karantina di tv rumah. Menurutnya, jika masyarakat lebih banyak keluar, maka akan menyulitkan tenaga kesehatan.
“Karena kita sudah tidak bisa membedakan, apakah yang di rumah ini ada yang positif atau diluar. Ini yang membuat mata rantai penyebaran by by Covid-19 tidak bisa kita putuskan,” ujarnya. (**)
Pewarta : SP05
Editor : Admin
Komentar